Perlukah Vendor Mengikuti Sertifikasi ISO atau TKDN?

Pendahuluan

Di tengah persaingan bisnis yang kian ketat, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa baik oleh pemerintah maupun swasta, reputasi dan kredibilitas sebuah perusahaan menjadi faktor penentu keberhasilan. Berbagai instrumen sertifikasi dikembangkan untuk menjamin bahwa vendor memiliki standar mutu, kehandalan, dan komitmen terhadap penggunaan komponen lokal. Dua jenis sertifikasi yang kerap menjadi perbincangan adalah sertifikasi internasional ISO (International Organization for Standardization) dan sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri). Artikel ini mengulas secara mendalam apakah vendor perlu mengikuti sertifikasi ISO ataupun TKDN, mulai dari definisi, manfaat, proses, tantangan, hingga rekomendasi strategis.

1. Definisi dan Ruang Lingkup

1.1 Sertifikasi ISO

Sertifikasi ISO adalah bentuk pengakuan formal terhadap penerapan standar internasional yang ditetapkan oleh International Organization for Standardization (ISO). Organisasi ini merupakan badan non-pemerintah internasional yang menyusun dan menerbitkan standar-standar global untuk berbagai sektor industri dan layanan. Tujuan utama dari ISO adalah menciptakan konsistensi, efisiensi, dan kualitas dalam berbagai proses bisnis di seluruh dunia. Sertifikasi ISO menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah mengimplementasikan sistem manajemen yang sesuai dengan standar global dan telah diaudit oleh lembaga sertifikasi independen yang terakreditasi. Beberapa jenis sertifikasi ISO yang umum diadopsi oleh vendor, terutama dalam konteks pengadaan barang dan jasa pemerintah, meliputi:

• ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu): Standar ini berfokus pada prinsip-prinsip manajemen mutu, termasuk orientasi pada pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan orang, pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis bukti, dan manajemen hubungan. ISO 9001 membantu organisasi meningkatkan kepuasan pelanggan dan efisiensi operasional melalui pendekatan sistematis dalam mengelola proses bisnis.
• ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan): Sertifikasi ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki komitmen dalam mengelola dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Fokus utama mencakup pengurangan limbah, efisiensi penggunaan energi dan sumber daya, serta kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. ISO 14001 juga mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan jangka panjang.
• ISO 45001 (Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja): Didesain untuk membantu organisasi menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi karyawan, melalui identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penerapan langkah-langkah pencegahan. Standar ini sangat relevan bagi vendor yang beroperasi di sektor konstruksi, manufaktur, atau industri berat.

Proses sertifikasi ISO melibatkan audit eksternal yang terdiri dari audit awal (stage 1 dan stage 2), audit pemeliharaan tahunan, dan audit re-sertifikasi setiap tiga tahun sekali. Audit ini mencakup evaluasi dokumentasi, wawancara dengan personel, serta observasi langsung di lapangan.

1.2 Sertifikasi TKDN

TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) adalah ukuran persentase nilai komponen dalam negeri yang digunakan dalam suatu produk atau jasa yang disediakan di wilayah Indonesia. Sertifikasi TKDN merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung industri lokal melalui kebijakan substitusi impor dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa, terutama yang dibiayai oleh anggaran negara. Ruang lingkup penghitungan TKDN melibatkan tiga elemen utama:

• Komponen Barang: Termasuk bahan baku, suku cadang, produk setengah jadi, dan teknologi yang diproduksi atau dirakit di dalam negeri. Nilai tambah dari proses lokal seperti perakitan, pengepakan, atau finishing juga dihitung.
• Jasa Rekayasa dan Konsultansi: Meliputi penggunaan tenaga kerja Indonesia, pengelolaan proyek secara lokal, penggunaan perangkat lunak buatan dalam negeri, dan pengembangan desain atau rekayasa di dalam negeri.
• Nilai Tambah Proses Produksi: Mengukur sejauh mana proses produksi dilakukan di Indonesia, termasuk penggunaan fasilitas produksi lokal, logistik, serta dukungan teknis.

Dasar hukum untuk sertifikasi TKDN antara lain:

• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
• Peraturan Menteri Perindustrian dan Surat Edaran LKPP mengenai kewajiban TKDN dalam proyek strategis nasional

Sertifikat TKDN dikeluarkan oleh lembaga independen yang ditunjuk, seperti PT Sucofindo, PT Surveyor Indonesia, atau lembaga penguji lainnya di bawah koordinasi Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan. Proses sertifikasi mencakup evaluasi teknis, verifikasi dokumen produksi, audit lapangan, dan penghitungan nilai TKDN secara terstandar.

2. Landasan Hukum dan Kebijakan Pemerintah

Sertifikasi ISO dan TKDN memiliki landasan hukum dan kebijakan yang berbeda, meskipun keduanya sangat memengaruhi kelayakan vendor dalam mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah. ISO pada prinsipnya bersifat sukarela dan digunakan untuk menunjukkan komitmen terhadap kualitas dan profesionalisme. Namun, di beberapa sektor seperti kesehatan, energi, konstruksi, dan pangan, sertifikasi ISO dapat menjadi persyaratan wajib dalam pengadaan. Sebaliknya, TKDN memiliki kekuatan hukum yang lebih mengikat. Pemerintah Indonesia melalui berbagai regulasi secara aktif mendorong, bahkan mewajibkan, pemenuhan TKDN minimal dalam proyek-proyek strategis dan pengadaan yang menggunakan dana APBN/APBD. Beberapa peraturan penting yang menjadi dasar kebijakan TKDN dan sertifikasi teknis lainnya:

• Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan perubahannya (Perpres 12/2021): Mengatur prinsip efisiensi, transparansi, dan pemberdayaan industri lokal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.
• Instruksi Presiden (Inpres) tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN): Menugaskan kementerian/lembaga/pemerintah daerah untuk memprioritaskan penggunaan produk dengan nilai TKDN tertentu.
• Peraturan Menteri Perindustrian: Menetapkan pedoman dan metodologi penghitungan TKDN serta mekanisme sertifikasinya.
• Surat Edaran LKPP: Menegaskan bahwa produk tanpa sertifikat TKDN dapat dikurangi nilainya dalam evaluasi penawaran atau bahkan didiskualifikasi.

Dengan adanya payung hukum tersebut, vendor yang tidak memiliki sertifikasi TKDN dapat kehilangan kesempatan dalam proses tender, terutama untuk paket non-kecil atau proyek strategis nasional.

3. Manfaat Mengikuti Sertifikasi

3.1 Manfaat Sertifikasi ISO

Mengikuti sertifikasi ISO memberikan berbagai keuntungan strategis dan operasional bagi vendor:

• Peningkatan Kredibilitas dan Kepercayaan Klien: Sertifikat ISO menjadi bukti bahwa sistem manajemen perusahaan telah memenuhi standar internasional. Hal ini memperkuat posisi vendor dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa, baik di sektor publik maupun swasta.
• Efisiensi Operasional: Implementasi standar ISO mendorong efisiensi melalui pengendalian proses, pelaporan, dan audit internal yang konsisten. Hal ini dapat menekan biaya kegagalan, mempercepat waktu layanan, dan meningkatkan produktivitas.
• Peningkatan Kompetensi dan Budaya Organisasi: Dengan menerapkan standar ISO, seluruh karyawan terbiasa dengan budaya kerja yang sistematis, bertanggung jawab, dan berorientasi pada mutu.
• Akses Pasar Lebih Luas: Banyak perusahaan nasional dan multinasional mensyaratkan ISO sebagai prasyarat kerjasama. Tanpa sertifikasi ini, vendor dapat kehilangan peluang bisnis besar.

3.2 Manfaat Sertifikasi TKDN

Sertifikasi TKDN menawarkan manfaat yang tidak kalah penting, terutama dalam pengadaan pemerintah:

• Prioritas dan Preferensi dalam Tender: Vendor yang memiliki sertifikat TKDN dengan nilai tinggi akan memperoleh bobot lebih besar dalam evaluasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, hanya vendor bersertifikasi TKDN yang dapat mengikuti tender.
• Dukungan terhadap Industri Nasional: Dengan meningkatkan penggunaan komponen lokal, vendor berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi domestik, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing nasional.
• Kepatuhan terhadap Regulasi: Vendor yang tidak memenuhi ketentuan TKDN berisiko dikenakan sanksi administratif, didiskualifikasi, atau gagal menandatangani kontrak. Oleh karena itu, sertifikasi TKDN menjadi pelindung hukum dan administratif.
• Daya Saing Harga dan Biaya: Produk lokal cenderung memiliki biaya logistik lebih rendah dibandingkan impor, sehingga meningkatkan efisiensi biaya dan waktu pengiriman.

4. Perbandingan dan Sinergi ISO vs TKDN

Meskipun ISO dan TKDN memiliki fokus yang berbeda-ISO pada sistem manajemen dan kualitas, TKDN pada komponen lokal-keduanya dapat diintegrasikan untuk membentuk strategi kompetitif yang kuat bagi vendor. Perbandingan Singkat:

Sinergi Praktis:

• ISO 9001 + TKDN: Vendor dapat menjamin kualitas produk atau jasa sekaligus memastikan bahwa produk tersebut diproduksi di dalam negeri dengan komponen lokal. Ini memberikan nilai lebih dalam aspek mutu dan kepatuhan TKDN.
• ISO 14001 + TKDN: Pengelolaan lingkungan yang baik dapat dipadukan dengan penggunaan bahan lokal, mengurangi ketergantungan impor dan mengurangi jejak karbon transportasi jarak jauh.
• ISO 45001 + TKDN: Dengan memperhatikan keselamatan kerja dan menggunakan tenaga kerja lokal, perusahaan tidak hanya memenuhi standar keselamatan internasional tetapi juga meningkatkan partisipasi SDM nasional.

Dengan demikian, strategi terbaik bagi vendor adalah mengejar keduanya secara sinergis. Sertifikasi ISO memperkuat sistem manajemen dan kredibilitas, sementara TKDN meningkatkan relevansi lokal dan daya saing dalam pengadaan nasional.

5. Proses dan Syarat Sertifikasi

5.1 Proses Sertifikasi ISO

Untuk memperoleh sertifikasi ISO, sebuah perusahaan tidak sekadar menyerahkan dokumen atau membayar biaya administrasi, tetapi harus melewati serangkaian proses yang sistematis, terstruktur, dan cukup ketat. Proses ini biasanya berlangsung dalam waktu 3 hingga 12 bulan, tergantung pada kesiapan internal organisasi dan skala operasional perusahaan.

• Gap Analysis
  Langkah awal yang dilakukan oleh perusahaan adalah melakukan gap analysis atau analisis kesenjangan. Proses ini bertujuan untuk memetakan perbedaan antara kondisi sistem manajemen yang saat ini berjalan di perusahaan dengan persyaratan standar ISO yang dituju (misalnya ISO 9001 untuk sistem manajemen mutu). Analisis ini dapat dilakukan oleh konsultan eksternal atau tim internal yang sudah memahami kerangka ISO. Hasil dari gap analysis akan menjadi dasar dalam menyusun rencana tindakan korektif dan pengembangan sistem yang sesuai.
• Dokumentasi Sistem
  Setelah mengetahui kesenjangan yang ada, langkah selanjutnya adalah menyusun dokumentasi sistem. Dokumen ini meliputi quality manual, prosedur operasional standar (SOP), instruksi kerja, serta berbagai formulir dan catatan pendukung. Dokumentasi bukan hanya formalitas, melainkan kerangka acuan kerja yang menjamin konsistensi operasional di seluruh lini organisasi. Setiap dokumen harus selaras dengan persyaratan ISO dan mencerminkan praktik kerja aktual di lapangan.
• Implementasi Sistem
  Setelah sistem terdokumentasi disusun, tahap berikutnya adalah implementasi. Pada fase ini, seluruh karyawan perlu dilibatkan dalam pelatihan dan sosialisasi SOP baru. Proses ini biasanya berlangsung selama 3-6 bulan agar semua unit kerja terbiasa dengan prosedur baru. Implementasi tidak boleh dilakukan secara seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam praktik kerja harian.
• Audit Internal
• Audit internal merupakan pemeriksaan internal yang dilakukan oleh tim auditor internal untuk memastikan bahwa sistem sudah dijalankan sesuai dokumentasi dan persyaratan ISO. Audit ini menjadi “ujian coba” sebelum audit eksternal. Jika ditemukan ketidaksesuaian (non-conformance), maka harus dilakukan tindakan korektif secepatnya.
• Audit Eksternal Tahap 1
  Setelah yakin sistem telah berjalan dengan baik, perusahaan mengajukan audit ke lembaga sertifikasi independen. Tahap pertama audit eksternal fokus pada pemeriksaan kesiapan dokumen dan kondisi administratif. Auditor akan menilai apakah sistem terdokumentasi sudah memadai dan sesuai dengan ISO.
• Audit Eksternal Tahap 2
  Jika tahap 1 dinyatakan lolos, tahap kedua akan mengevaluasi implementasi di lapangan. Auditor akan melakukan kunjungan fisik, wawancara dengan karyawan dari berbagai divisi, serta mengecek catatan kerja dan bukti pelaksanaan prosedur. Jika tidak ditemukan penyimpangan besar, auditor akan merekomendasikan penerbitan sertifikat.
• Penerbitan dan Pemeliharaan Sertifikat
  Jika semua tahap lolos, maka lembaga sertifikasi akan mengeluarkan sertifikat ISO dengan masa berlaku 3 tahun. Namun, untuk menjaga validitasnya, perusahaan harus menjalani audit pengawasan setiap tahun. Audit ini memastikan bahwa sistem terus berjalan dan diperbaiki secara berkelanjutan.

5.2 Proses Sertifikasi TKDN

Sertifikasi TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) memiliki proses yang berbeda dari ISO karena orientasinya bukan pada sistem manajemen, melainkan pada struktur biaya dan asal-usul komponen produk. Meski lebih bersifat teknis dan administratif, prosesnya tetap membutuhkan ketelitian tinggi.

• Pendaftaran ke Lembaga Sertifikasi TKDN
  Vendor atau produsen harus mengajukan permohonan ke lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah, biasanya Balai Sertifikasi Industri (BSI) di bawah Kementerian Perindustrian. Proses pendaftaran mencakup pengisian formulir, pengajuan profil perusahaan, dan deskripsi produk yang akan dihitung TKDN-nya.
• Pengumpulan Dokumen Pendukung
  Tahap paling krusial adalah penyusunan dokumen teknis yang mendukung penghitungan nilai lokal. Dokumen tersebut mencakup bill of materials (daftar komponen), struktur biaya produksi, bukti asal bahan (faktur pembelian dalam negeri), serta kontrak dengan subkontraktor lokal. Keakuratan dokumen ini sangat menentukan hasil akhir penghitungan TKDN.
• Verifikasi Dokumen dan Perhitungan TKDN
  Evaluator dari lembaga sertifikasi akan menganalisis semua dokumen dan melakukan perhitungan menggunakan formula TKDN resmi. Jika semua data dinyatakan valid, hasil persentase TKDN akan dihitung. Perhitungan ini bersifat teknis dan memiliki standar minimum tergantung sektor, misalnya 25% untuk produk tertentu atau 40% untuk alat kesehatan.
• Audit Lapangan (Jika Diperlukan)
  Jika ada keraguan terhadap data yang diajukan, lembaga sertifikasi dapat melakukan verifikasi lapangan. Tim auditor akan datang langsung ke lokasi produksi untuk memverifikasi bukti fisik, observasi proses produksi, dan melakukan wawancara dengan manajemen atau staf teknis.
• Penerbitan Sertifikat TKDN
  Setelah semua tahapan selesai dan tidak ditemukan penyimpangan signifikan, maka sertifikat TKDN diterbitkan. Sertifikat ini mencantumkan nama produk, perusahaan, serta nilai TKDN dalam persen yang diakui secara resmi oleh pemerintah.

6. Tantangan dan Biaya Sertifikasi

6.1 Tantangan Sertifikasi ISO

Meskipun ISO memberikan banyak manfaat, proses menuju sertifikasi tidaklah mudah dan menyimpan berbagai tantangan yang perlu dipahami sejak awal:

• Biaya Konsultan dan Audit yang Signifikan
  Untuk perusahaan kecil dan menengah, biaya sertifikasi ISO bisa menjadi beban besar. Biaya jasa konsultan untuk membantu penyusunan sistem dan pendampingan audit bisa mencapai puluhan juta rupiah. Belum lagi biaya audit dari lembaga sertifikasi yang juga tidak murah. Total biaya dapat meningkat jika perusahaan memiliki banyak lokasi atau lini produk.
• Tuntutan Dokumentasi yang Ketat
  Proses sertifikasi ISO sangat menekankan pada bukti dokumentasi. Setiap prosedur, aktivitas, dan keputusan manajerial harus didokumentasikan secara konsisten. Banyak perusahaan kesulitan menjaga kualitas dan kedisiplinan dokumentasi ini, terutama jika budaya administrasi belum terbentuk kuat.
• Perubahan Budaya Kerja
  ISO bukan hanya soal dokumen dan audit. Sertifikasi ini menuntut perubahan budaya organisasi menuju budaya mutu, disiplin prosedur, dan perbaikan berkelanjutan. Tidak semua staf atau pimpinan mudah beradaptasi, terutama jika selama ini terbiasa dengan pendekatan informal atau intuitif.

6.2 Tantangan Sertifikasi TKDN

Sertifikasi TKDN pun memiliki tantangan unik yang berbeda dari ISO, utamanya berkaitan dengan rantai pasok dan bukti asal komponen:

• Ketersediaan Komponen Lokal yang Terbatas
  Di beberapa sektor, seperti teknologi tinggi atau alat kesehatan, sulit mencari komponen lokal yang setara dari sisi kualitas atau harga. Hal ini membuat vendor kesulitan menaikkan nilai TKDN meskipun secara niat sudah ada keberpihakan terhadap produk dalam negeri.
• Perhitungan yang Kompleks dan Rentan Salah
  Struktur biaya dalam sebuah produk kadang sangat rumit, apalagi jika melibatkan banyak subkontraktor dan supplier. Kesalahan kecil dalam kalkulasi atau dokumen bisa mengubah nilai TKDN secara signifikan. Banyak perusahaan akhirnya gagal memperoleh sertifikat karena kesalahan administratif.
• Risiko Sengketa dan Verifikasi Ulang
  Karena TKDN digunakan dalam evaluasi tender pemerintah, proses verifikasinya sering kali sangat ketat. Dokumen seperti faktur pembelian, kontrak subkontraktor, dan spesifikasi teknis bisa menjadi objek sengketa jika tidak sesuai atau tidak didukung bukti kuat. Beberapa vendor bahkan diminta melakukan verifikasi ulang karena dicurigai melebih-lebihkan klaim TKDN.

7. Studi Kasus: Vendor ABC dan Definisi Keunggulan Bersaing

Sebagai ilustrasi nyata, mari kita lihat studi kasus CV ABC, sebuah vendor skala menengah yang bergerak di bidang penyediaan peralatan laboratorium untuk sekolah dan fasilitas kesehatan.

Pada tahun 2023, manajemen CV ABC memutuskan untuk mengambil dua langkah strategis sekaligus, yakni:

1. Mengikuti sertifikasi ISO 9001:2015 untuk sistem manajemen mutu.
2. Mengajukan sertifikasi TKDN atas produk reagen kimia lokal yang dikembangkan bekerja sama dengan UMKM kimia lokal.

Langkah ini diambil setelah mereka mengalami kekalahan berturut-turut dalam beberapa tender pengadaan karena kalah dari sisi sertifikasi. Dengan dukungan konsultan, CV ABC menyusun sistem manajemen mutu, menyusun SOP baru, dan melatih 50 pegawai mereka selama 4 bulan. Pada saat yang sama, mereka juga memetakan struktur biaya produk untuk menghitung komponen lokal secara cermat.

Hasilnya sungguh signifikan:

• Dalam waktu 6 bulan setelah memperoleh dua sertifikasi tersebut, penjualan mereka ke instansi pemerintah meningkat sebesar 25%.
• Produk reagen mereka yang sebelumnya dianggap ‘kurang kredibel’ kini memperoleh rekomendasi dari Kementerian Kesehatan, membuka peluang distribusi nasional.
• Mereka menjalin kemitraan jangka panjang dengan 4 UMKM lokal sebagai pemasok bahan baku, memperkuat ekosistem industri lokal yang berkelanjutan.

Studi kasus ini membuktikan bahwa sertifikasi bukan sekadar simbol atau formalitas. Ketika dikelola secara strategis, baik ISO maupun TKDN dapat menjadi alat untuk membangun keunggulan kompetitif, memperluas pasar, dan memperkuat daya tawar perusahaan di hadapan klien besar, khususnya pemerintah.

8. Rekomendasi Strategis bagi Vendor

Dalam merespons dinamika pasar pengadaan barang/jasa yang makin kompleks, vendor perlu menyusun strategi sertifikasi secara cermat agar tidak hanya patuh pada regulasi, tetapi juga mampu meraih keunggulan kompetitif. Mengikuti sertifikasi ISO atau TKDN bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari positioning bisnis jangka panjang. Beberapa rekomendasi berikut dapat menjadi panduan praktis bagi vendor yang ingin melangkah menuju sertifikasi secara efektif:

Analisis Kebutuhan Pasar dan Peluang Tender

Langkah pertama yang krusial adalah memahami kebutuhan pasar dan pola tender yang sering muncul, baik di tingkat kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah. Vendor disarankan untuk secara rutin memantau portal LPSE, e-Katalog, dan SIRUP untuk mengidentifikasi persyaratan tender, terutama apakah tender-tender tersebut menyebutkan sertifikasi ISO atau TKDN sebagai syarat wajib atau penilaian tambahan (bobot nilai). Dari sini, vendor bisa memilah apakah sektor yang mereka masuki lebih membutuhkan bukti mutu proses (ISO) atau keberpihakan lokal (TKDN).

Sebagai contoh, vendor di sektor konstruksi dan infrastruktur sering menjumpai persyaratan ISO 9001 dan ISO 45001, sedangkan penyedia produk manufaktur seperti kabel, panel listrik, atau perangkat jaringan lebih kerap diminta menunjukkan sertifikasi TKDN minimal 25-40%. Dengan memahami pola ini, vendor dapat menyesuaikan prioritas investasinya secara lebih terarah.

Pilih Jenis ISO yang Relevan dan Berdampak

Salah satu kesalahan umum adalah mengikuti terlalu banyak jenis sertifikasi ISO tanpa pertimbangan efisiensi atau manfaat langsung bagi usaha. Vendor perlu memilih ISO yang paling berkaitan erat dengan aktivitas inti mereka. Misalnya:

• ISO 9001 (Manajemen Mutu) untuk menunjukkan kontrol kualitas yang baik dalam proses kerja.
• ISO 14001 (Manajemen Lingkungan) bagi vendor yang menangani limbah atau bekerja di sektor industri yang berdampak terhadap lingkungan.
• ISO 45001 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) untuk sektor yang berisiko tinggi seperti pertambangan atau konstruksi.
• ISO 27001 (Manajemen Keamanan Informasi) untuk vendor IT atau digital service provider.

Vendor juga harus mempertimbangkan apakah klien utama (misalnya BUMN, kementerian, atau swasta besar) memiliki preferensi khusus terhadap jenis ISO tertentu. Jangan segan bertanya langsung kepada pengguna jasa atau menganalisis dokumen tender terdahulu untuk mendapatkan insight ini.

Mulai dari TKDN Dasar Sebagai Langkah Awal

Untuk vendor manufaktur atau penyedia barang yang ingin memasuki pasar pengadaan pemerintah, sertifikasi TKDN bisa menjadi gerbang masuk yang strategis. Tidak semua produk harus langsung memiliki TKDN tinggi. Sebagai permulaan, vendor dapat menyasar TKDN minimal 40-50%, yang merupakan angka umum digunakan dalam tender-tender kategori “wajib TKDN”.

Langkah awal ini dapat dimulai dengan menyusun dokumen perhitungan TKDN sederhana dan menghubungi lembaga penilai TKDN yang diakui Kementerian Perindustrian. Dengan bantuan konsultan teknis, vendor bisa mengevaluasi komponen mana saja dalam produknya yang bisa dialihkan ke sumber lokal untuk meningkatkan prosentase nilai TKDN.

Penting dicatat bahwa setelah vendor memiliki satu produk bersertifikasi TKDN, ia dapat menggunakannya di berbagai tender selama masa berlaku sertifikasi masih aktif (umumnya 3 tahun), sehingga investasi awal ini akan terbayar dengan sendirinya dalam jangka menengah.

Bangun Kemitraan Strategis dengan Mitra Lokal

Tidak semua vendor mampu memproduksi atau menyediakan barang sepenuhnya dari dalam negeri. Untuk itu, strategi kemitraan dengan subkontraktor, distributor, atau supplier lokal menjadi sangat penting, khususnya dalam perhitungan TKDN. Semakin banyak komponen dalam proses produksi yang berasal dari dalam negeri-termasuk bahan baku, tenaga kerja, dan proses perakitan-semakin tinggi nilai TKDN produk Anda.

Vendor dapat mengidentifikasi mitra lokal yang telah lebih dulu memiliki sertifikasi TKDN dan membentuk konsorsium atau kemitraan dalam pelaksanaan proyek. Selain mempercepat proses sertifikasi, ini juga membantu vendor kecil untuk membangun portofolio dan rekam jejak yang solid dalam pengadaan barang/jasa.

Alokasikan Anggaran dan Waktu Secara Realistis

Implementasi sertifikasi-baik ISO maupun TKDN-memerlukan investasi waktu dan dana yang tidak kecil. Vendor perlu memasukkan proses ini ke dalam perencanaan strategis tahunan, termasuk penjadwalan audit internal, pelatihan SDM, penyusunan SOP, hingga biaya untuk auditor eksternal atau lembaga sertifikasi yang kredibel.

Sebagai gambaran kasar, proses sertifikasi ISO dapat memakan waktu 2-6 bulan, tergantung kompleksitas sistem dan kesiapan dokumen. Sementara itu, TKDN membutuhkan waktu sekitar 1-3 bulan, termasuk proses verifikasi dari lembaga penilai independen. Jangan sampai proses ini dilakukan secara terburu-buru menjelang batas waktu tender karena hal tersebut justru meningkatkan risiko kesalahan atau ketidakpatuhan.

Vendor juga sebaiknya memanfaatkan pelatihan gratis atau subsidi sertifikasi yang sering disediakan oleh Kementerian Perindustrian, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), atau program CSR dari BUMN.

9. Kesimpulan

Pertanyaan utama dalam artikel ini adalah: “Perlukah vendor mengikuti sertifikasi ISO atau TKDN?” Jawabannya tidak bisa dijawab secara hitam putih, karena sangat bergantung pada orientasi bisnis, target pasar, dan strategi pertumbuhan jangka panjang dari masing-masing vendor.

Namun, jika ditinjau dari sisi keberlanjutan usaha dan daya saing dalam pasar pengadaan-terutama pada skema e-purchasing, e-katalog, dan tender nasional-jawabannya cenderung mengarah pada “ya, sangat disarankan”. Sertifikasi ISO membuktikan bahwa vendor memiliki proses internal yang andal dan berbasis mutu, sebuah aspek yang semakin diperhitungkan oleh pemerintah dan korporasi besar. Di sisi lain, TKDN menjadi alat afirmasi penting dalam konteks keberpihakan pemerintah terhadap produk dalam negeri dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Tidak hanya membantu vendor lolos seleksi administrasi, sertifikasi ini juga meningkatkan skor evaluasi teknis, kepercayaan pengguna jasa, serta memperluas akses pasar nasional dan internasional. Apalagi dengan adanya kebijakan-kebijakan baru seperti kewajiban TKDN minimal 40% dalam belanja APBN/APBD, posisi vendor bersertifikasi akan semakin strategis.

Vendor yang mengadopsi pendekatan proaktif-dengan melakukan analisis kebutuhan pasar, memilih jenis sertifikasi yang relevan, serta menjalin kemitraan lokal yang cerdas-akan lebih siap menjawab tantangan pengadaan masa kini yang makin transparan, kompetitif, dan berbasis nilai. Oleh karena itu, menggabungkan ISO dan TKDN bukan hanya soal sertifikat di dinding kantor, tetapi investasi jangka panjang dalam keunggulan kompetitif dan keberlangsungan bisnis.