I. Pendahuluan
Kontrak merupakan alat hukum yang mengikat antara pemberi kerja dan vendor. Namun, bukan sekadar tanda tangan: setiap pasal menyimpan konsekuensi hukum dan risiko bisnis. Vendor yang memahami pasal-pasal kritis dan implikasinya tidak hanya menjamin haknya, tetapi juga memproteksi bisnis dari berbagai krisis-wanprestasi, perubahan mendadak, hingga perselisihan. Artikel ini membahas pasal-pasal inti seperti terminasi, jaminan, penalti, klausul force majeure, dan penyelesaian sengketa secara mendalam.
II. Kewajiban Pelaksanaan (Performance Obligation)
Pasal ini adalah jantung dari kontrak karena menetapkan secara eksplisit apa yang harus disediakan atau dikerjakan oleh penyedia. Elemen utama yang dijabarkan antara lain:
- Jenis barang/jasa: Harus sesuai dengan yang tercantum dalam spesifikasi teknis pada KAK. Misalnya, untuk pengadaan server, vendor tidak hanya menyediakan perangkat keras, tetapi juga instalasi sistem operasi dan pelatihan pengguna akhir.
- Kualitas dan Standar Teknis: Spesifikasi seperti ISO 9001, SNI, atau standar mutu lainnya harus disebutkan jelas. Vendor wajib menyesuaikan output dengan standar tersebut agar tidak dianggap wanprestasi.
- Volume dan Kuantitas: Harus rinci dan tidak multitafsir. Jika dalam BoQ disebutkan 500 meter kabel, maka toleransi kesalahan pengukuran tidak bisa dijadikan alasan kelonggaran.
- Jadwal Pelaksanaan: Termasuk tanggal mulai, jangka waktu pekerjaan, dan tanggal akhir penyerahan. Jadwal ini harus realistis, mempertimbangkan waktu pengiriman, pekerjaan lapangan, serta cut-off administrasi.
- Dokumen Pendukung: Gambar teknis, layout, denah pemasangan, spesifikasi software, dan lain-lain, menjadi bagian integral dari kewajiban.
Selain itu, kontrak seharusnya menetapkan mekanisme pelaporan berkala agar pelaksanaan bisa dimonitor dengan baik. Misalnya, vendor diwajibkan menyampaikan progress report mingguan atau bulanan yang menjadi dasar pencairan termin pembayaran.
Kewajiban pelaksanaan bukan hanya soal barang datang tepat waktu, tetapi mencakup end-to-end delivery: mulai dari spesifikasi, instalasi, pengujian, hingga pelatihan atau after-sales service bila disebutkan. Semua aspek tersebut menjadi titik krusial dalam audit BPK maupun review internal APIP. Oleh karena itu, vendor harus memahami bahwa kontrak bukan hanya kesepakatan bisnis, tapi juga dokumen hukum dan administratif yang dapat dipersoalkan jika tidak dijalankan secara taat azas.
III. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dan Jaminan Pemeliharaan (Warranty Bond)
Jaminan pelaksanaan merupakan alat perlindungan bagi pemberi kerja, sementara jaminan pemeliharaan melindungi kualitas hasil setelah pekerjaan diserahterimakan. Dalam praktiknya, kontrak yang baik akan mencantumkan:
- Bentuk Jaminan: Harus berbentuk bank garansi dari bank umum atau asuransi surety bond yang ditunjuk. Bukti jaminan dilampirkan sebelum penandatanganan kontrak atau maksimal 14 hari setelahnya.
- Nilai Jaminan: Umumnya 5-10% untuk jaminan pelaksanaan dan 1-5% untuk pemeliharaan, tergantung pada kompleksitas dan risiko pekerjaan.
- Masa Berlaku: Jaminan pelaksanaan berlaku sampai seluruh pekerjaan selesai 100%, sedangkan jaminan pemeliharaan berlaku selama masa retensi (6 bulan-1 tahun).
- Kondisi Pencairan: Hanya dapat dicairkan jika terbukti ada wanprestasi, misalnya: tidak menyelesaikan pekerjaan, hasil pekerjaan rusak sebelum retensi, atau tidak melakukan perbaikan dalam masa garansi.
Vendor harus mengecek klausul unconditional atau on demand dalam jaminan. Jika terlalu longgar, pemberi kerja bisa mencairkan jaminan secara sepihak tanpa pembuktian wanprestasi. Maka sangat penting bagi vendor untuk menegosiasikan klausul pencairan yang adil dan berbasis dokumen verifikasi teknis.
Selain itu, jaminan yang diklaim dan dicairkan bisa mempengaruhi credit score atau reputasi vendor di sistem LPSE, sehingga dapat berdampak pada peluang memenangkan tender berikutnya. Oleh karena itu, memahami isi pasal jaminan bukan hanya soal legalitas, tapi juga soal kelangsungan bisnis jangka panjang.
IV. Terminasi Kontrak (Termination Clause)
Pasal terminasi mengatur exit strategy dari kontrak, baik secara sukarela maupun karena pelanggaran. Dalam pengembangannya, pasal ini harus mencakup:
- Terminasi karena Wanprestasi: Misalnya vendor gagal menyelesaikan pekerjaan 30 hari setelah jatuh tempo, atau hasil tidak sesuai spesifikasi meskipun sudah diberi kesempatan perbaikan. Dalam hal ini, kontrak harus menetapkan:
- Cure Period (periode perbaikan), biasanya 7-30 hari.
- Sanksi finansial atau klaim ganti rugi jika kegagalan tetap terjadi.
- Terminasi karena Convenience: Pemberi kerja bisa membatalkan kontrak karena alasan strategis (perubahan anggaran, kebijakan proyek dibatalkan). Vendor berhak atas:
- Pembayaran pekerjaan yang sudah dilakukan (pro-rata).
- Kompensasi biaya mobilisasi dan demobilisasi.
- Potensi lost opportunity atau keuntungan yang tidak jadi diperoleh (jika diperjanjikan).
Pasal ini juga perlu mengatur tentang mekanisme dokumentasi keputusan terminasi, termasuk surat pemberitahuan resmi, berita acara evaluasi, dan skema penyelesaian pembayaran akhir. Vendor harus menghindari klausul yang memberi keleluasaan mutlak kepada pemberi kerja untuk membatalkan tanpa alasan yang jelas.
Terminasi harus dipahami bukan sebagai ancaman semata, tetapi instrumen hukum untuk menjaga kepastian dan keadilan kedua pihak. Maka, struktur pasalnya harus jelas, berimbang, dan berlandaskan alasan yang dapat diuji secara objektif.
V. Penundaan atau Perubahan Jadwal (Change Order & Extension of Time)
Proyek pengadaan, terutama konstruksi atau pengadaan kompleks, sangat rentan terhadap dinamika teknis dan administratif. Oleh karena itu, pasal tentang perubahan ruang lingkup dan jadwal sangat vital. Hal-hal yang perlu diperinci antara lain:
- Prosedur Pengajuan Change Order: Salah satu pihak mengajukan perubahan, mencantumkan alasan, dampak teknis, estimasi biaya tambahan, dan perubahan waktu pelaksanaan. Vendor wajib mengajukan secara tertulis sebelum melaksanakan perubahan agar sah.
- Persetujuan Tertulis: Tidak boleh hanya disepakati secara lisan atau melalui email informal. Perubahan harus tertuang dalam addendum kontrak dan ditandatangani kedua belah pihak.
- Extension of Time (EoT): Jika vendor menghadapi kondisi di luar kendali (force majeure, cuaca ekstrem, keterlambatan izin), kontrak harus memberi hak untuk mengajukan perpanjangan waktu dengan bukti pendukung.
- Evaluasi Dampak Biaya: Pasal ini harus memuat bagaimana biaya tambahan dinilai dan disetujui. Misalnya menggunakan harga satuan dalam BoQ sebagai dasar perhitungan tambahan volume kerja.
Tanpa pasal ini, proyek bisa menghadapi risiko perdebatan panjang soal “scope creep” atau pekerjaan tambahan yang tidak pernah disepakati formal. Vendor berisiko menanggung biaya sendiri atau malah terkena penalti keterlambatan karena perubahan tak terdokumentasi.
VI. Penalti atau Liquidated Damages
Pasal penalti adalah alat pengendali waktu pelaksanaan. Namun, penerapannya harus cermat agar tidak justru menimbulkan beban yang tidak proporsional kepada vendor. Elemen yang harus diperhatikan:
- Besaran Penalti: Biasanya 1/1000 per hari dari nilai kontrak (atau bagian pekerjaan) yang terlambat. Ada juga kontrak yang memberlakukan penalti per milestone yang terlambat.
- Grace Period: Jangka waktu toleransi keterlambatan tanpa penalti, biasanya 3-7 hari, bisa dinegosiasikan pada awal kontrak.
- Cap Penalti: Maksimal penalti umumnya dibatasi pada 5-10% nilai kontrak. Melebihi itu, pemberi kerja harus meninjau kemungkinan terminasi atau renegosiasi.
- Penalti Bertingkat: Untuk proyek multi-tahap, penalti bisa dikenakan per keterlambatan tahap, bukan hanya serah terima akhir. Vendor harus memahami batas toleransi waktu di tiap fase.
Pasal penalti juga harus memuat proses dokumentasi status keterlambatan, termasuk berita acara, kronologi hambatan, serta bukti vendor telah melakukan upaya percepatan. Jika tidak, penalti bisa dianggap sewenang-wenang dan rentan disengketakan di forum hukum.
Vendor bijak tidak hanya membaca nilai penalti, tapi juga memahami bagaimana penalti tersebut diukur, diberlakukan, dan dapat dinegosiasikan ulang bila terjadi kondisi luar biasa. Penalti harus menjadi instrumen disinsentif yang masuk akal, bukan alat pemerasan administratif.
VII. Force Majeure dan Risiko di Luar Kendali
Pasal force majeure (keadaan kahar) merupakan salah satu bagian paling vital dalam suatu perjanjian kontrak, karena ia berfungsi sebagai “rem darurat” yang melindungi para pihak dari akibat hukum atas kegagalan memenuhi kewajiban akibat peristiwa tak terduga yang berada di luar kendali manusia. Dalam praktiknya, pasal ini biasanya merinci daftar kejadian luar biasa seperti bencana alam (gempa bumi, banjir besar, tsunami), peperangan, pemberontakan, gangguan ketertiban umum, keputusan pemerintah secara tiba-tiba (misalnya larangan ekspor/impor, embargo, pembekuan proyek), hingga situasi seperti pandemi global yang menyebabkan disrupsi logistik dan gangguan operasional masif.
Vendor harus memahami bahwa pengakuan force majeure tidak terjadi secara otomatis. Biasanya ada persyaratan yang ditetapkan dalam kontrak, antara lain: (1) vendor harus melaporkan kejadian force majeure dalam jangka waktu tertentu sejak peristiwa terjadi, misalnya dalam 7 atau 14 hari kerja; (2) laporan harus disertai bukti kuat, seperti pernyataan resmi dari instansi pemerintah, laporan cuaca dari BMKG, atau dokumentasi situasional yang bisa divalidasi; dan (3) vendor harus menunjukkan upaya mitigasi atau alternatif pemenuhan kewajiban yang wajar.
Keberadaan dan kejelasan pasal ini sangat penting bagi kelangsungan kontrak. Jika tidak ada pasal force majeure atau redaksinya kabur, vendor berisiko terkena penalti meskipun keterlambatan atau kegagalan proyek bukan sepenuhnya kesalahan mereka. Oleh karena itu, dalam membaca kontrak, vendor harus memastikan bahwa ketentuan ini mencantumkan jenis-jenis kejadian yang jelas, prosedur pelaporan, dan akibat hukum yang akan berlaku, termasuk kemungkinan perpanjangan waktu pelaksanaan atau penghentian kontrak secara sah. Ketelitian administratif dan kemampuan menyampaikan situasi secara dokumentatif menjadi kunci agar vendor tidak terseret dalam masalah hukum lanjutan ketika terjadi force majeure.
VIII. Sanksi atas Wanprestasi dan Penyelesaian Sengketa
Pasal mengenai sanksi dan penyelesaian sengketa merupakan pengatur bagaimana kontrak menghadapi skenario terburuk: ketika salah satu pihak gagal menjalankan kewajibannya atau muncul perselisihan mengenai interpretasi maupun pelaksanaan kontrak. Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah atau sektor swasta, vendor wajib memahami bahwa wanprestasi bisa memicu konsekuensi hukum yang berat, mulai dari pengenaan denda harian atas keterlambatan (late delivery penalty), pencairan jaminan pelaksanaan atau pemeliharaan, pemutusan kontrak secara sepihak, hingga masuk dalam daftar hitam penyedia (blacklist) yang berlaku nasional selama periode tertentu.
Kontrak yang baik akan memuat tahapan penanganan wanprestasi secara proporsional, misalnya: adanya peringatan tertulis terlebih dahulu, pemberian masa tenggang atau curing period, dan barulah kemudian pemberlakuan penalti atau pemutusan. Vendor sebaiknya tidak hanya membaca besaran dendanya (misalnya 1/1000 dari nilai kontrak per hari keterlambatan), tetapi juga batas maksimal sanksi (apakah 5%, 10%, atau hingga 100% dari nilai kontrak), serta apakah ada kemungkinan pengurangan sanksi jika keterlambatan terjadi karena alasan teknis yang bisa dibuktikan.
Dalam hal terjadi sengketa, pasal kontrak biasanya menyebutkan forum penyelesaian: apakah melalui musyawarah (negosiasi langsung), mediasi (melibatkan pihak ketiga netral), arbitrase (seperti di Badan Arbitrase Nasional Indonesia – BANI), atau litigasi di pengadilan umum. Vendor perlu menyadari bahwa pilihan penyelesaian ini akan sangat memengaruhi waktu, biaya, dan kerahasiaan proses. Arbitrase umumnya lebih cepat dan hasilnya mengikat (binding), tetapi biayanya bisa tinggi. Litigasi lebih terbuka, berjenjang, dan bisa berlangsung bertahun-tahun. Oleh karena itu, vendor disarankan untuk memeriksa apakah forum penyelesaian yang ditetapkan kontrak itu adil, netral, dan sesuai dengan domisili bisnis mereka-agar tidak menimbulkan beban logistik atau finansial di kemudian hari.
IX. Penerimaan dan Pembayaran Termination (Acceptance & Payment Terms)
Pasal mengenai penerimaan barang dan ketentuan pembayaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh terhadap arus kas vendor. Secara umum, kontrak menyebutkan tahapan pekerjaan dalam termin, misalnya 50% dibayarkan di awal (setelah penandatanganan kontrak atau pengiriman sebagian barang), 40% setelah barang diterima (dengan berita acara serah terima – BAST), dan 10% sisanya setelah masa pemeliharaan atau penyelesaian pekerjaan akhir.
Vendor harus sangat teliti membaca dan memahami tahapan ini, karena ketidaksesuaian antara pelaksanaan teknis di lapangan dengan dokumen administrasi bisa membuat pembayaran tertunda. Misalnya, BAST belum diteken oleh pejabat berwenang karena ada item yang belum lengkap, atau invoice tidak dilampiri faktur pajak, jaminan retensi, dan dokumen pendukung lainnya seperti foto dokumentasi pekerjaan. Dalam banyak kasus, keterlambatan pencairan bukan karena tidak diselesaikannya pekerjaan, tetapi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat administratif pencairan dana seperti SPP dan SPM yang bisa memakan waktu tambahan di sistem keuangan.
Vendor juga perlu memastikan bahwa kontrak tidak menetapkan termin pembayaran yang memberatkan arus kas mereka. Misalnya, apabila semua pembayaran baru dilakukan setelah seluruh pekerjaan selesai, vendor bisa kehabisan likuiditas untuk membiayai tenaga kerja, logistik, dan pembelian barang. Oleh karena itu, klausul ini perlu dinegosiasikan dengan seksama sebelum penandatanganan kontrak. Bila perlu, vendor bisa mengusulkan adanya milestone payment berdasarkan hasil kerja parsial yang bisa diukur dan diverifikasi.
X. Rencana Mitigasi Risiko dan Rekomendasi Praktis
Berdasarkan pembahasan pasal-pasal kritis di atas, maka sangat penting bagi vendor untuk tidak hanya fokus pada nilai kontrak atau tenggat waktu pekerjaan, tetapi lebih jauh menaruh perhatian besar terhadap isi dan konsekuensi dari setiap klausul dalam kontrak yang akan ditandatangani. Berikut adalah beberapa langkah praktis yang dapat diambil sebagai bentuk mitigasi risiko:
- Baca dan Telaah Kontrak secara Menyeluruh
Jangan pernah menandatangani dokumen kontrak yang belum dipahami secara utuh. Banyak vendor terburu-buru karena mengejar waktu proyek, padahal kontrak mengandung banyak klausul tersembunyi yang berdampak panjang. Bacalah seluruh bagian, termasuk lampiran teknis, standar mutu, serta referensi hukum yang dicantumkan. - Negosiasikan Klausul-Klausul Kunci
Klausul penalti, force majeure, perubahan lingkup kerja (addendum), dan jadwal pembayaran adalah bagian yang paling krusial dan layak untuk dinegosiasikan. Sampaikan argumen yang rasional, berbasis risiko riil di lapangan, untuk menghindari beban sepihak yang tidak adil. - Gunakan Template Review atau Checklist Kontrak
Siapkan template internal untuk meninjau kontrak sebelum tanda tangan. Checklist ini mencakup konfirmasi siapa penanggung jawab proyek, skema pembayaran, jaminan yang harus disiapkan, mekanisme penyelesaian sengketa, dan syarat teknis penerimaan pekerjaan. - Dokumentasikan Semua Aktivitas dan Komunikasi
Pastikan semua hasil pekerjaan dan komunikasi dengan pemberi kerja tercatat secara tertulis. Bila perlu, gunakan logbook harian, laporan mingguan, atau sistem tiket digital agar memiliki rekam jejak lengkap jika terjadi gugatan atau sengketa di kemudian hari. - Konsultasikan dengan Penasihat Hukum
Jika ada klausul yang ambigu, memberatkan, atau tidak lazim, jangan ragu meminta pendapat dari konsultan hukum. Biaya konsultasi di awal jauh lebih murah dibanding potensi kerugian dari denda atau pemutusan kontrak sepihak.
Dengan pemahaman dan mitigasi yang tepat, vendor tidak hanya bisa menjalankan kontrak dengan aman dan lancar, tetapi juga meningkatkan profesionalisme dan daya tawarnya dalam setiap hubungan bisnis. Kontrak bukan hanya soal kesepakatan teknis, tetapi juga pondasi hukum dan etika kerja antara kedua belah pihak yang harus dijaga integritas dan keseimbangannya.
VI. Jaminan dan Sanksi
Salah satu komponen penting dalam sebuah perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa adalah keberadaan pasal-pasal yang mengatur tentang jaminan dan sanksi. Klausul jaminan biasanya terdiri atas dua bentuk utama: jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan. Jaminan pelaksanaan bertujuan untuk memastikan bahwa penyedia benar-benar akan melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak, dan apabila terjadi wanprestasi, maka dana jaminan tersebut dapat dicairkan oleh pengguna anggaran sebagai bentuk kompensasi atas risiko kerugian. Besaran jaminan ini lazimnya berkisar antara 5% hingga 10% dari nilai kontrak, tergantung pada kebijakan instansi pemerintah yang bersangkutan. Sedangkan jaminan pemeliharaan digunakan untuk melindungi pengguna jasa dari kerusakan barang atau kegagalan fungsi pekerjaan setelah serah terima akhir, terutama pada proyek konstruksi dan pengadaan alat teknis. Periode pemeliharaan ini dapat berlangsung hingga 6 bulan bahkan 1 tahun, tergantung kompleksitas objek pengadaan. Di sisi lain, klausul sanksi memainkan peran krusial dalam menjamin kepatuhan terhadap jadwal, mutu, dan ketentuan dalam kontrak. Misalnya, sanksi denda keterlambatan biasanya dikenakan per hari keterlambatan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau bagian pekerjaan yang terlambat. Lebih lanjut, kontrak yang baik juga harus mencantumkan sanksi administratif maupun pemutusan kontrak sepihak apabila penyedia terbukti melanggar ketentuan integritas, misalnya memberikan gratifikasi atau melakukan manipulasi dokumen. Penting bagi penyedia maupun pengguna jasa untuk memahami struktur dan konsekuensi dari klausul ini, karena kelalaian dalam membaca dan mematuhi jaminan serta sanksi dapat berdampak pada kerugian finansial maupun reputasi kelembagaan.
VII. Penyelesaian Sengketa
Klausul penyelesaian sengketa atau dispute resolution clause sering kali diabaikan atau hanya dibaca sepintas oleh para pihak, padahal klausul ini menjadi jangkar penting ketika kontrak mulai menghadapi masalah hukum, konflik pelaksanaan, atau multitafsir atas ketentuan kontraktual. Penyelesaian sengketa dapat melalui beberapa jalur: negosiasi langsung, mediasi, arbitrase, atau litigasi di pengadilan negeri. Negosiasi dan mediasi biasanya dijadikan tahapan awal, karena bersifat non-litigatif, hemat biaya, dan memungkinkan penyelesaian secara kekeluargaan tanpa merusak hubungan bisnis jangka panjang. Kontrak yang cermat biasanya menetapkan tenggat waktu tertentu untuk proses mediasi, misalnya maksimal 30 hari sejak sengketa diidentifikasi. Apabila jalur damai gagal, klausul dapat mengatur bahwa penyelesaian sengketa akan dilimpahkan ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga arbitrase lain yang ditunjuk. Arbitrase memiliki keunggulan dalam hal kerahasiaan proses dan kecepatan penyelesaian dibandingkan proses pengadilan umum. Namun, biayanya relatif lebih tinggi dan hanya dapat diajukan bila kedua belah pihak sepakat. Sebaliknya, apabila kontrak tidak mencantumkan klausul arbitrase, maka sengketa otomatis masuk yurisdiksi peradilan umum. Hal ini dapat memperpanjang proses hingga bertahun-tahun dan melibatkan biaya hukum yang tidak sedikit. Oleh karena itu, vendor maupun pengguna barang/jasa pemerintah sangat dianjurkan tidak menyepelekan klausul ini dan menyesuaikannya dengan kompleksitas proyek serta kesiapan lembaga untuk menyelesaikan konflik secara profesional dan efisien.
VIII. Perubahan dan Amandemen Kontrak
Setiap kontrak pengadaan harus disusun dengan prinsip kehati-hatian, namun juga cukup fleksibel untuk mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi selama masa pelaksanaan. Oleh karena itu, klausul perubahan dan amandemen kontrak menjadi sangat vital. Klausul ini harus mengatur secara tegas kondisi-kondisi apa saja yang memperbolehkan perubahan nilai kontrak, waktu pelaksanaan, ruang lingkup pekerjaan, maupun bentuk-bentuk amandemen lainnya. Salah satu bentuk perubahan kontrak yang lazim adalah addendum, yaitu penambahan atau pengurangan pekerjaan dengan justifikasi teknis yang kuat. Dalam pengadaan pemerintah, perubahan kontrak harus merujuk pada peraturan perundang-undangan seperti Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Perubahan kontrak tidak boleh dilakukan sembarangan-harus berdasarkan hasil evaluasi, kondisi lapangan yang tidak terduga, atau keputusan resmi dari PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Pasal ini juga harus mencakup mekanisme administratif perubahan: siapa yang menyusun draft, jangka waktu pengesahan, serta metode pengarsipan dokumen amandemen. Penyedia dan pengguna barang/jasa wajib menandatangani perubahan ini secara sah agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Tanpa klausul yang jelas, perubahan kontrak bisa menjadi pintu masuk sengketa, tuduhan maladministrasi, atau bahkan penyimpangan anggaran. Oleh karena itu, para vendor harus jeli membaca dan memahami ketentuan amandemen, serta menyimpan seluruh dokumen perubahan sebagai bagian dari arsip hukum.
IX.Penutup: Force Majeure dan Lain-Lain
Klausul penutup dalam kontrak biasanya mencakup ketentuan-ketentuan yang secara teknis dianggap “residu” namun memiliki dampak besar jika terjadi situasi ekstrem. Salah satunya adalah klausul force majeure, yang memberikan perlindungan hukum apabila salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban kontrak karena kondisi di luar kendali seperti bencana alam, pandemi, kerusuhan, atau kebijakan pemerintah yang bersifat mendadak. Misalnya, jika terjadi gempa bumi yang menyebabkan pekerjaan konstruksi tertunda selama dua minggu, maka klausul force majeure dapat digunakan untuk menunda kewajiban penyedia tanpa dikenakan sanksi. Namun, penting untuk dicatat bahwa klaim force majeure harus dibuktikan secara formal, misalnya dengan surat dari BNPB atau pemerintah daerah, dan diberitahukan kepada pengguna jasa dalam waktu tertentu-biasanya 7 hari kerja setelah kejadian. Selain force majeure, klausul penutup juga dapat mencakup ketentuan tentang keberlakuan hukum (choice of law), ketentuan keberlanjutan kontrak apabila salah satu pasal batal demi hukum (severability), serta klausul tentang hak dan kewajiban pascakontrak, seperti retensi data, kerahasiaan informasi, atau tanggung jawab pascajual. Jangan remehkan bagian akhir kontrak ini. Banyak vendor yang gagal menyadari pentingnya klausul penutup dan akhirnya terjebak dalam persoalan hukum yang merugikan mereka secara jangka panjang.
X. Kesimpulan
Kontrak dalam pengadaan barang dan jasa bukan sekadar dokumen administratif, melainkan alat utama untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban kedua belah pihak-penyedia dan pengguna-diatur secara adil, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Dalam praktiknya, pasal-pasal dalam kontrak dapat menjadi pelindung utama atau justru jebakan berbahaya jika tidak dipahami dengan baik. Oleh karena itu, memahami pasal-pasal kritis seperti ruang lingkup pekerjaan, jadwal pelaksanaan, nilai kontrak, mekanisme pembayaran, klausul jaminan dan sanksi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa dan perubahan kontrak adalah langkah fundamental yang tidak bisa ditawar. Vendor harus membangun kapasitas hukum internal, bekerja sama dengan konsultan hukum jika perlu, dan melakukan review sistematis terhadap setiap kontrak sebelum penandatanganan. Dengan memahami struktur kontrak secara menyeluruh dan menyiapkan dokumentasi serta sistem kepatuhan yang memadai, vendor tidak hanya menghindari risiko hukum, tetapi juga meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme dalam dunia pengadaan. Dalam era tata kelola yang semakin transparan dan berbasis audit, pemahaman kontrak bukan lagi pilihan, tetapi keharusan strategis.
