Langkah Hukum Vendor Jika Diputus Sepihak

Pendahuluan

Diputus kontrak secara sepihak oleh pemberi kerja-baik itu instansi pemerintah, BUMN, atau perusahaan swasta-adalah pengalaman yang menyakitkan dan berisiko bagi vendor. Selain potensi hilangnya pendapatan, pemutusan sepihak sering menimbulkan kerugian tersendiri: biaya pembongkaran, bahan terbuang, tenaga kerja terlepas, serta gangguan arus kas yang bisa mengancam kelangsungan usaha. Respons yang lambat atau emosional malah dapat merugikan posisi hukum vendor di masa depan. Oleh karena itu vendor perlu langkah yang sistematis: menilai legalitas pemutusan, mengumpulkan bukti, menempuh upaya administratif dan negosiasi, lalu-jika perlu-memulai tindakan hukum seperti somasi, gugatan wanprestasi, atau bahkan klaim di PTUN/arbiter.

Artikel ini memandu vendor langkah-demi-langkah dalam urutan praktis dan legal: apa yang harus dilakukan segera setelah pemutusan, bagaimana menyusun dokumentasi bukti yang kuat, strategi komunikasi, opsi penyelesaian non-litigasi, serta mekanisme hukum yang tersedia (perdata, administrasi, arbitrase, PKPU). Setiap bagian dibuat untuk pembaca awam namun komprehensif bagi praktisi kecil hingga menengah. Di akhir ada checklist ringkas yang bisa dicetak dan dipakai sebagai panduan tindakan cepat bila Anda menghadapi pemutusan kontrak sepihak. Ingat: tindakan cepat dan terdokumentasi sering menentukan keberhasilan pemulihan hak.

I. Memahami Pemutusan Sepihak: Dasar Hukum dan Jenisnya

Langkah pertama ketika Anda diberitahu kontrak diputus sepihak adalah memahami legalitas dan jenis pemutusan tersebut. Tidak semua pemutusan sepihak ilegal-kontrak sering mengatur klausul pemutusan (termination for convenience / for cause) yang memberi hak satu pihak mengakhiri hubungan berdasarkan kondisi tertentu. Penting untuk memeriksa kontrak secara teliti: apakah ada klausul yang mengizinkan pemutusan sepihak, apa syaratnya, apakah ada kewajiban pemberitahuan (notice), periode cure (kesempatan memperbaiki wanprestasi), dan kompensasi yang diatur.

Jenis pemutusan sepihak yang umum:

Termination for convenience (pemutusan tanpa alasan kinerja) – beberapa kontrak pemerintah atau besar memberi hak ini pada pemberi kerja untuk alasan anggaran, perubahan kebijakan, atau kebutuhan. Kontrak yang baik biasanya mengatur kompensasi (mis. pembayaran atas pekerjaan yang sudah selesai + biaya terminasi wajar).
Termination for cause (pemutusan karena wanprestasi vendor) – terjadi bila pemberi kerja menilai vendor lalai serius (keterlambatan material, kualitas buruk). Kontrak sering mengharuskan pemberitahuan tertulis dan opportunity to cure-vendor punya hak memperbaiki dalam jangka waktu yang ditentukan.
Pemutusan tanpa dasar kontraktual – pemutusan yang dilakukan tanpa rujukan klausul kontrak atau prosedur yang disyaratkan. Ini berpotensi ilegal dan membuka jalan bagi gugatan wanprestasi serta tuntutan ganti rugi.
Pemutusan administratif oleh entitas publik – instansi pemerintah mungkin membatalkan kontrak karena prosedur pengadaan dipersoalkan. Di samping perdata, ada isu administratif yang dapat diajukan ke forum khusus (sanggah/LPS-PBJ atau PTUN).

Hal konkret yang harus segera dicek dalam kontrak:

Klausul termination: apakah ada hak unilateral? apa kompensasinya?
Mekanisme notice & cure period: bukankah harus ada peringatan dan waktu perbaikan?
Klausul dispute resolution: wajib mediasi/arbitrase dulu atau boleh langsung ke pengadilan?
Jaminan & bank guarantee: apakah ada performance bond yang bisa diklaim?

Pahami kontrak Anda dulu-karena seluruh strategi berikut bergantung pada interpretasi klausul kontrak. Bila ragu, segera konsultasikan dengan penasihat hukum agar langkah awal Anda tidak merugikan posisi hukum di sidang nanti.

II. Dampak Pemutusan Sepihak pada Vendor: Kerugian Nyata dan Non-Finansial

Pemutusan sepihak tidak hanya soal pendapatan yang hilang. Dampaknya multi-dimensi dan dapat memiliki implikasi jangka panjang bagi kelangsungan usaha. Menyadari semua bentuk dampak membantu vendor memprioritaskan klaim dan mengkalkulasi besaran ganti rugi yang realistis saat menuntut.

Dampak finansial langsung:

Nilai kontrak yang hilang berupa pembayaran termin selanjutnya yang tidak akan datang.
Biaya terminasi: pengembalian barang, pembongkaran, transportasi, pembatalan pesanan pada pemasok.
Biaya sumber daya manusia: pesangon, pengurangan karyawan, biaya henti operasional.
Biaya likuiditas: gangguan kas yang memengaruhi kewajiban hutang, pembayaran pajak, dan operasional.

Dampak tidak langsung:

Kerusakan reputasi karena proyek batal atau klaim di publik bisa menyulitkan menang tender berikutnya.
Opportunity cost: waktu manajemen tersita untuk menyelesaikan sengketa daripada mencari peluang baru.
Gangguan rantai pasok: subcontractor/penyuplai menuntut pembayaran dari vendor, menimbulkan efek domino.
Biaya hukum: honorarium pengacara, biaya perkara, biaya ahli.

Dampak kontraktual & teknis:

Risk of material waste: barang input yang tidak dapat dikembalikan atau diinventaris menyebabkan kerugian.
Kewajiban pemenuhan garansi: tergantung pada klausul, vendor mungkin tetap bertanggung jawab atas garansi meski kontrak diputus.
Klaim silang dari pihak ketiga: subkontraktor dapat menggugat vendor karena gagal bayar.

Dampak strategis jangka panjang:

Kesulitan pembiayaan: bank dan pemberi modal melihat sengketa sebagai risiko, menghambat akses kredit.
Pengurangan kapasitas operasional: proyek batal menurunkan efisiensi mesin dan tenaga kerja.
Potensi masuk daftar blacklist: di lingkungan publik, vendor yang menggugat atau terlibat sengketa besar kadang mendapat penilaian buruk dalam portofolio.

Karena luasnya dampak, perhitungan klaim tidak hanya harus menuntut nilai kontrak yang belum dibayar, tetapi juga kompensasi terminasi (loss of profit, cost incurred, cost to mitigate). Dokumentasikan setiap pengeluaran dan dampak non-finansial (surat pesangon, kontrak pembatalan, bukti pengiriman barang terbuang) sejak awal-ini akan menjadi bukti penting saat mengajukan tuntutan.

III. Langkah Awal yang Harus Dilakukan Segera Setelah Pemutusan

Respon cepat, terukur, dan terdokumentasi meningkatkan peluang vendor mendapatkan pemulihan. Berikut langkah praktis yang harus dilakukan dalam 24-72 jam pertama setelah diberitahu pemutusan.

Dapatkan pemberitahuan tertulis resmi
Mintalah surat pemutusan resmi yang memuat dasar hukum/kontrak pemutusan, tanggal efektif, dan instruksi terkait serah terima atau penghentian pekerjaan. Jika pemutusan hanya disampaikan lisan, segera konfirmasikan secara tertulis agar ada bukti.
Hentikan pekerjaan secara terkontrol
Jangan bertindak ceroboh. Hentikan pekerjaan sesuai arahan tetapi dokumentasikan setiap langkah: siapa yang memberi instruksi, waktu, foto lokasi, dan kondisi barang. Catat juga pekerjaan yang sudah selesai dan sisa pekerjaan.
Amankan bukti & dokumen
Kumpulkan kontrak, addendum, PO, invoice, BAST (Berita Acara Serah Terima), surat perintah kerja, komunikasi email/WA, laporan QC, checklist progres, dan bukti pengeluaran. Scan dan backup semua dokumen-baik hard copy maupun soft copy.
Buat kronologi kejadian
Tuliskan urutan kejadian secara detil: tanggal pemberitahuan, isi pemberitahuan, siapa yang hadir, instruksi lanjutan. Kronologi ini menjadi peta kasus untuk penasihat hukum dan pembuktian nantinya.
Hitung kerugian sementara & biaya mitigasi
Segera inventarisir biaya terpakai (material, tenaga kerja), biaya terminasi yang harus dibayar (pesangon), dan kemungkinan klaim subkontraktor. Buat estimasi awal agar bisa menuntut secara realistis. Juga catat penghematan atau mitigasi yang dilakukan untuk mengurangi kerugian.
Komunikasi internal & eksternal

Internal: informasikan dewan manajemen, bagian keuangan, HR, tim operasional, dan bagian hukum.
Eksternal: beri tahu subkontraktor dan pemasok agar mereka menghentikan produksi/arus pengiriman, namun hindari pernyataan publik yang bisa memperburuk posisi hukum.

Jangan menghancurkan bukti atau melakukan tindakan pembuktian yang merugikan
Jangan hapus email, jangan memodifikasi dokumen, dan jangan menghancurkan barang yang bisa menjadi bukti. Tindakan seperti itu dapat merugikan posisi hukum.
Konsultasi awal dengan penasihat hukum
Hubungi pengacara yang paham kontrak dan pengadaan untuk review kontrak dan menentukan langkah awal (somasi, negosiasi, pengajuan interim relief). Sering kali pengacara bisa menasihati agar vendor mengambil tindakan mitigasi biaya tanpa kehilangan hak.

Tindakan cepat ini menempatkan vendor pada posisi proaktif: bukti lengkap, estimasi klaim, dan koordinasi internal-semua meningkatkan peluang penyelesaian damai atau efisien lewat jalur hukum jika diperlukan.

IV. Upaya Non-Litigasi: Negosiasi, Mediasi, dan Perjanjian Terminasi

Litigasi mahal dan memakan waktu. Oleh sebab itu upaya non-litigasi sering menjadi pilihan pertama. Tujuannya: memperoleh kompensasi cepat, menjaga hubungan, dan menghindari biaya hukum tinggi.

Negosiasi langsung yang terstruktur

Tentukan tim negosiasi (manajemen, legal, finance) dan batasi siapa yang berwenang menyetujui.
Susun daftar tuntutan prioritas: pembayaran atas pekerjaan selesai, biaya terminasi, kompensasi atas material terbuang, dan biaya transisi.
Ajukan opsi win-win: misalnya pembagian risiko melalui payment plan, jaminan bank, atau retainer untuk pekerjaan yang sudah selesai.

Perjanjian Terminasi (Termination Agreement)
Jika pemberi kerja mau, rencanakan perjanjian terminasi yang merinci hak dan kewajiban pasca-terminasi: pembayaran outstanding, pengaturan retensi barang, penyelesaian subkontrak, dan klausul penyelesaian sengketa. Perjanjian ini mengikat dan menghindari litigasi jika disusun komprehensif.
Mediasi / Konsiliasi
Membawa pihak ketiga netral (mediator) bisa mempercepat solusi, terutama bila ada isu teknis dan reputasi. Mediasi bersifat sukarela, rahasia, dan memberikan fleksibilitas remedial: pembayaran sebagian, perbaikan, atau kompensasi non-monetaris.
Klaim Jaminan (Bank Guarantee / Performance Bond)
Jika kontrak disertai jaminan bank, vendor bisa mengevaluasi apakah bank guarantee mengcover istilah terminasi. Untuk pemutusan sepihak yang melanggar kontrak, beberapa jaminan bisa diklaim-lihat syarat klaim secara rinci.
Proposals untuk Minimize Loss
Ajukan proposal mitigasi yang menunjukkan usaha vendor mengurangi kerugian (contoh: menawarkan suku cadang untuk dibeli oleh pihak ketiga, menjual stok material, atau memfasilitasi transfer pekerjaan ke vendor lain dengan kompensasi).
Dokumentasikan Semua Kesepakatan Sementara
Setiap diskusi harus diakhiri dengan notulen dan konfirmasi email. Jika ada janji pembayaran, minta jaminan tertulis (surat pengakuan utang, payment schedule, atau jaminan bank).
Pertimbangkan Payment Escrow / Third-Party Trust
Jika masalah adalah distrust, tawarkan escrow untuk menampung dana sampai perselisihan teknis diselesaikan. Ini sering menenangkan pihak yang khawatir soal performance.

Upaya non-litigasi menghemat waktu dan biaya jika pihak lawan realistis. Vendor perlu memasang tujuan yang jelas (minimal acceptable outcome) dan batas waktu untuk langkah damai, setelah itu siapkan langkah hukum sebagai alternatif.

V. Somasi dan Surat Peringatan: Format, Isi, dan Strategi

Jika negosiasi gagal atau pihak pemberi kerja tidak responsif, tahap berikutnya biasanya somasi formal. Somasi bukan gertakan semata-ini dokumen hukum yang menunjukkan upaya penyelesaian sebelum tindakan hukum diambil.

Fungsi Somasi

Memberitahukan secara resmi klaim vendor dan memberi tenggat waktu pembayaran atau perbaikan.
Menjadi bukti di pengadilan bahwa vendor telah berupaya penyelesaian damai.
Memberi tekanan hukum awal sebelum proses berlanjut.

Struktur Somasi yang Efektif

Header: identitas pengirim (vendor), identitas penerima (pemberi kerja), referensi kontrak (nomor, tanggal).
Deskripsi fakta singkat: ringkasan kontrak, pekerjaan yang telah dilakukan, tanggal pemutusan sepihak, dan dampak.
Dasar hukum/kontrak: kutipan klausul kontrak yang dilanggar (termination, payment, etc.).
Tuntutan jelas: jumlah tuntutan (nominal), perincian komponen (nilai pekerjaan selesai, biaya terminasi, interest, cost to mitigate), serta lampiran bukti utama.
Tenggat waktu: beri periode wajar (umumnya 7-14 hari untuk pembayaran, 14-30 hari tergantung besaran klaim).
Konsekuensi jika tidak dipenuhi: pemberitahuan akan menempuh langkah hukum (gugatan wanprestasi, tuntutan ganti rugi, eksekusi jaminan).
Permintaan tindakan sementara: bila relevan, minta penahanan aset, pengesahan interim order, atau klaim bank guarantee.

Tips Penyusunan

Gunakan bahasa formal namun tidak emosional.
Cantumkan lampiran bukti pendukung (invoice, BAST, kontrak, komunikasi).
Jika angkanya besar, sertakan perhitungan terperinci dan basisnya (contoh: perhitungan loss of profit).
Kirim somasi melalui metode yang dapat dibuktikan (registered mail, email resmi dengan receipt, atau disampaikan kuasa hukum).

Strategi Tindak Lanjut

Tetapkan timeline internal: jika tidak ada respons memadai dalam tenggat, segera lanjut ke gugatan.
Gunakan somasi sebagai alat negosiasi: tawarkan alternatif (cicilan, jaminan) dalam lampiran untuk mempercepat penyelesaian.
Publikasikan somasi hanya terhadap pihak yang relevan-hindari publikasi luas yang dapat memicu image problem.

Somasi yang matang menunjukkan keseriusan vendor dan memperkuat posisi saat beralih ke litigasi. Pastikan pencatatan dan bukti pengiriman tersimpan rapi.

VI. Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri: Persiapan Bukti dan Proses

Jika semua upaya damai gagal, gugatan perdata (wanprestasi) di Pengadilan Negeri sering menjadi opsi untuk menagih pembayaran dan ganti rugi. Persiapan matang dan bukti lengkap menentukan peluang kemenangan.

Elemen Kunci Gugatan Wanprestasi

Adanya perjanjian/kontrak yang sah antara vendor dan pemberi kerja.
Vendor telah memenuhi kewajiban pokok (delivery, installation, BAST).
Pemberi kerja gagal memenuhi kewajiban contractual (mis. tidak bayar).
Kerugian yang nyata: bukti biaya, loss of profit, dan tindakan mitigasi.

Bukti Penting yang Harus Disiapkan

Kontrak utama dan addendum, PO/SPK.
Invoice & faktur pajak.
BAST / surat terima / delivery note / foto penyerahan.
Laporan QC, FAT/SAT, dan sertifikat.
Komunikasi tertulis (email, notulen rapat, chat yang relevan).
Bukti biaya (nota pemasok, bukti transfer, payroll, tagihan subkontraktor).
Somasi dan bukti upaya penyelesaian damai.

Prosedur Singkat

Konsultasi & surat gugatan disusun oleh pengacara: petitum (tuntutan), fakta, dasar hukum, dan bukti terlampir.
Pendaftaran perkara di Pengadilan Negeri setempat (domisili tergugat atau tempat pelaksanaan kontrak).
Persidangan: pembuktian, saksi, ahli (untuk menghitung kerugian).
Putusan: jika menang, pengadilan memerintahkan tergugat membayar sejumlah uang atau melakukan perbuatan tertentu.
Eksekusi: bila tergugat tidak mematuhi putusan, pemenang dapat meminta eksekusi (penyitaan aset, pemblokiran rekening). Eksekusi terhadap entitas negara/BUMN lebih kompleks dan membutuhkan langkah administratif tambahan.

Perhitungan Klaim

Sertakan perhitungan detail: nilai kontrak belum dibayar, bunga keterlambatan (sesuai kontrak atau aturan), biaya terminasi, kerugian lain (mis. lost profit). Gunakan saksi ahli akuntan forensik bila klaim besar.

Risiko & Realita

Proses bisa memakan waktu dan biaya. Meski ada putusan, eksekusi terhadap pemerintah atau entitas publik memiliki hambatan administratif. Evaluasi probabilitas pemulihan sebelum menempuh langkah.

Gugatan perdata efektif bila bukti kuat dan target (pihak tergugat) memiliki aset yang dapat dieksekusi. Konsultasikan langkah ini dengan penasihat yang memahami praktik eksekusi terhadap pihak publik.

VII. Gugatan Administratif (PTUN) dan Sengketa Pengadaan

Jika pemutusan berkaitan dengan keputusan administratif-pembatalan hasil lelang, pembatalan kontrak atas dasar prosedur pengadaan-vendor memiliki jalur khusus: sanggah administratif, LPS-PBJ, dan/atau gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pra-syarat: Sanggah dan LPS-PBJ

Dalam ranah pengadaan publik, vendor diwajibkan menggunakan mekanisme sanggah atau sanggah banding atas keputusan pengadaan. LKPP dan LPS-PBJ menyediakan jalur administratif untuk menyelesaikan sengketa tender sebelum ke pengadilan. Ini adalah langkah wajib untuk sebagian klaim; mengabaikannya dapat menimbulkan gugatan ditolak.

Gugatan ke PTUN

Jika keputusan administrasi (KTUN) merugikan vendor, PTUN dapat dimintakan pembatalan keputusan tersebut. Contoh keputusan yang dapat digugat: pencabutan izin, pembatalan kontrak, pemutusan kontrak oleh instansi, atau blacklist. PTUN melihat legalitas tindakan administrasi: apakah prosedur, wewenang, dan dasar hukum telah dipenuhi.

Remedinya

PTUN bisa membatalkan keputusan administratif dan memerintahkan instansi untuk mengembalikan keadaan semula. Namun klaim ganti rugi terhadap negara melalui PTUN memerlukan prasyarat berbeda: bukti kerugian dan kaitannya dengan tindakan melawan hukum. Proses pembayaran ganti rugi oleh negara juga melibatkan mekanisme anggaran sehingga memerlukan tahapan tambahan.

Strategi Banding dan Eksekusi Putusan PTUN

Kemenangan di PTUN tidak selalu langsung mengembalikan pembayaran. Namun putusan yang membatalkan pemutusan dapat memperkuat klaim perdata (mis. menuntut pembayaran kontrak yang seharusnya berjalan). Bila negara banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, proses berlanjut. Buat strategi gabungan: menggunakan putusan PTUN sebagai alat negosiasi atau dasar eksekusi administratif.

Bukti yang Kuat untuk PTUN

Dokumen proses administratif (surat keputusan, notulen rapat pengadaan), bukti pelanggaran prosedur (alasan pembatalan yang kontradiktif), dan bukti bahwa vendor memenuhi syarat teknis. Chain-of-evidence dari SPSE atau sistem e-procurement dapat krusial.

PTUN menilai legalitas tindakan administratif sehingga cocok bila pemutusan bertautan dengan proses pengadaan. Gabungkan langkah PTUN dengan upaya perdata bila Anda mengejar pembayaran konkret.

VIII. Arbitrase, PKPU/Kepailitan, dan Strategi Eksekusi

Selain perdata dan administrasi, vendor dapat mempertimbangkan arbitrase (jika kontrak mengatur) atau terlibat dalam PKPU/kepailitan jika pemberi kerja insolven. Setiap jalur punya kelebihan dan hambatan sendiri.

Arbitrase

Kapan cocok: kontrak memuat klausul arbitrase wajib, atau hubungan komersial menghendaki kerahasiaan dan penyelesaian oleh ahli.
Kelebihan: putusan final, proses terstruktur, dan kemungkinan enforcement internasional bila klausul lintas negara.
Kekurangan: biaya tinggi (panel arbiter, registry), dan meski award mengikat, eksekusi terhadap aset publik bisa sulit.
Praktis: persiapkan bukti ringkas, saksi ahli, dan strategi enforcement (apakah aset tergugat mudah dieksekusi?).

PKPU / Kepailitan (jika pemberi kerja insolven)

Jika pemberi kerja dinyatakan PKPU atau pailit, vendor harus segera mendaftarkan tagihan kepada pengadilan niaga untuk menjadi kreditur. Di proses ini vendor akan berkontestasi untuk recovery parsial atau mengikuti rencana perdamaian.
Strategi: mendaftar tagihan, menyiapkan bukti tagihan, dan ikut rapat kreditur; bila ada retention of title atau hak fidusia, segera tuntaskan administrasi agar klaim diprioritaskan.

Eksekusi Putusan terhadap Entitas Publik/BUMN

Memenangkan gugatan bukan akhir: eksekusi memerlukan identifikasi aset yang dapat disita (rekening, barang bergerak). Di kasus pemerintah pusat/daerah, eksekusi melibatkan prosedur administrasi (surat perintah pembayaran melalui KPPN atau mekanisme anggaran). Ini bisa memakan waktu.
Solusi praktis: cari alternatif jaminan yang bisa diklaim (bank guarantee, performance bond), atau meminta interim relief (perintah sementara) untuk menahan tindakan tertentu.

Gabungan Strategi

Vendor sering mengombinasikan jalur: mengajukan somasi → memulai arbitrase (jika kontrak) atau PTUN untuk isu administratif → mendaftarkan klaim di PKPU bila debitur insolven.
Penting menilai kemungkinan eksekusi sejak awal: klaim besar terhadap entitas tanpa aset likuid mungkin tidak cost-effective.

Konsultasi untuk Eksekusi

Libatkan penasihat yang paham praktik eksekusi aset di sektor publik/BUMN. Mereka dapat menilai asset tracing, kemungkinan pembekuan rekening, atau memanfaatkan mekanisme administratif untuk menekan pembayaran.

Memilih jalur yang tepat memerlukan penilaian bukti, biaya, dan probabilitas berhasil dieksekusi; kadang solusi campuran (mediasi + klaim jaminan) memberikan hasil paling cepat.

Kesimpulan

Pemutusan kontrak sepihak adalah momen krusial yang menuntut tindakan cepat, terstruktur, dan didukung bukti. Vendor harus segera menghentikan pekerjaan secara terkontrol, mengamankan dokumen dan bukti, serta menyusun kronologi kerugian. Upaya non-litigasi-negosiasi, mediasi, perjanjian terminasi-sering kali memberi solusi paling efisien, tetapi bila gagal, somasi formal adalah prasyarat penting sebelum melanjutkan ke jalur hukum. Untuk klaim pembayaran, gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri jelas jalur utama; bila isu terkait keputusan administrasi pengadaan, LPS-PBJ dan PTUN menjadi forum yang relevan. Arbitrase menjadi opsi bila kontrak mensyaratkannya, dan di saat pemberi kerja insolven, keterlibatan dalam PKPU/kepailitan sangat penting.

Selalu lakukan analisis cost-benefit: nilai sengketa, biaya hukum, peluang eksekusi, dan risiko reputasi. Dokumentasi rapi dan pendampingan hukum profesional adalah investasi pertama yang harus Anda lakukan. Akhirnya, pencegahan melalui kontrak yang memadai (payment terms, termination clauses, retention of title, bank guarantee) dan manajemen risiko operasional adalah kunci agar pemutusan sepihak di masa depan tidak mengancam kelangsungan usaha.