I. Pendahuluan Dalam ekosistem pengadaan barang dan jasa pemerintah, hubungan antara vendor dengan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan aparat pengadaan lainnya harus dibangun atas prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Sayangnya, realitas di lapangan terkadang masih ditemukan praktik gratifikasi-pemberian hadiah, imbalan,…
Pengusaha atau vendor yang menjalankan kontrak dengan instansi pemerintah maupun swasta kadang menghadapi kejutan ketika tiba-tiba dipanggil oleh aparat penegak hukum-entah itu polisi, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau lembaga lain. Panggilan ini bisa mengenai dugaan penipuan, korupsi, gratifikasi, hingga…
I. Pendahuluan Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, PPK memegang peran penting sebagai penentu kebijakan teknis dan administratif kontrak. Namun, dalam praktiknya, ketidaksesuaian pelaksanaan oleh PPK-baik berupa pembayaran tertunda, penarikan jaminan pelaksanaan secara sepihak, hingga pembatalan kontrak sepihak tanpa dasar hukum-sering menyebabkan…
I. Pendahuluan Kontrak merupakan alat hukum yang mengikat antara pemberi kerja dan vendor. Namun, bukan sekadar tanda tangan: setiap pasal menyimpan konsekuensi hukum dan risiko bisnis. Vendor yang memahami pasal-pasal kritis dan implikasinya tidak hanya menjamin haknya, tetapi juga memproteksi…
I. Pendahuluan Dalam praktik pengadaan barang dan jasa, vendor kerap berinteraksi langsung dengan pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, maupun penyedia barang/jasa lain. Interaksi ini bisa melibatkan penawaran harga, negosiasi kontrak, hingga serah terima barang. Bila terjadi dugaan korupsi-misalnya sogokan, mark-up,…