Pengusaha atau vendor yang menjalankan kontrak dengan instansi pemerintah maupun swasta kadang menghadapi kejutan ketika tiba-tiba dipanggil oleh aparat penegak hukum-entah itu polisi, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), atau lembaga lain. Panggilan ini bisa mengenai dugaan penipuan, korupsi, gratifikasi, hingga…

I. Pendahuluan Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, PPK memegang peran penting sebagai penentu kebijakan teknis dan administratif kontrak. Namun, dalam praktiknya, ketidaksesuaian pelaksanaan oleh PPK-baik berupa pembayaran tertunda, penarikan jaminan pelaksanaan secara sepihak, hingga pembatalan kontrak sepihak tanpa dasar hukum-sering menyebabkan…

I. Pendahuluan Kontrak merupakan alat hukum yang mengikat antara pemberi kerja dan vendor. Namun, bukan sekadar tanda tangan: setiap pasal menyimpan konsekuensi hukum dan risiko bisnis. Vendor yang memahami pasal-pasal kritis dan implikasinya tidak hanya menjamin haknya, tetapi juga memproteksi…

I. Pendahuluan Dalam praktik pengadaan barang dan jasa, vendor kerap berinteraksi langsung dengan pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, maupun penyedia barang/jasa lain. Interaksi ini bisa melibatkan penawaran harga, negosiasi kontrak, hingga serah terima barang. Bila terjadi dugaan korupsi-misalnya sogokan, mark-up,…

I. Pendahuluan Dalam menjalankan bisnis sebagai vendor, pemutusan kontrak oleh mitra kerja atau pemberi proyek merupakan salah satu risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usaha. Pemutusan ini bisa terjadi karena berbagai alasan-wanprestasi, perubahan kebutuhan, atau sengaja diputus sepihak-dan sering kali menimbulkan…

I. Pendahuluan alam bisnis penyediaan barang atau jasa, pembayaran tepat waktu merupakan salah satu pilar kelangsungan usaha. Bagi vendor-baik perusahaan besar maupun UMKM-keterlambatan atau bahkan kegagalan pembayaran oleh pihak pembeli dapat menimbulkan masalah serius: arus kas terhambat, biaya operasional menumpuk,…

I. Pendahuluan Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen kunci dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Setiap instansi, mulai dari pusat hingga daerah, wajib memastikan bahwa produk atau layanan yang dibeli memenuhi standar teknis yang ditetapkan guna menjamin kualitas, keamanan,…

I. Pendahuluan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) pemerintah di Indonesia diatur ketat oleh regulasi, mulai dari Perpres No. 12/2021 hingga pedoman teknis LKPP. Di pusat kebijakan ini muncul profesi “Ahli PBJ” – tenaga ahli yang memiliki sertifikasi khusus dan berwenang mendampingi Pengguna Anggaran…

Pendahuluan Pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu proses strategis yang turut menentukan efektivitas belanja negara dan kualitas layanan publik. Sejak implementasi e‑procurement (SPSE) dan e‑Catalog, tuntutan terhadap profesionalisme penyedia makin tinggi: tak hanya sekadar menawarkan produk, tetapi juga…

Pendahuluan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan afirmatif untuk mempermudah akses UMKM ke sektor publik, salah satunya melalui skema tender yang “dibatasi untuk UMKM.” Paket tender terbatas UMKM merupakan…