Listrik Gratis Sampai Maret 2021 sebagai Keberlanjutan Program Pemulihan Ekonomi Nasional, Yang Menjadi Perhatian Adalah?

Perpanjangan subsidi listrik bagi masyarakat hingga maret 2021. Untuk menindak lanjuti bagian dari usaha pemulihan ekonomi akibat dari pandemi Covid-19.

Seperti dilansir oleh CNBC Indonesia, Menteri BUMN sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Erick Thohir menyebutkan subsidi biaya listrik akan tetap berlaku sesuai dengan sistem sebelumnya.

Keterangan lainnya tertulis bahwa Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang waktu pemberian bantuan keringanan biaya listrik PLN berupa diskon 100% atau gratis untuk pelanggan rumah tangga daya 450 VA serta diskon 50% untuk pelanggan rumah tangga daya 900 VA selama tiga bulan ke depan, sampai bulan Maret 2021.

Disebutkan lagi bahwa Pemerintah akan melanjutkan program stimulus pada tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi dan penanganan Covid-19 termasuk diantaranya untuk pengadaan vaksin, bansos tunai, subsidi bunga, pembiayaan UMKM serta ketahanan pangan (Monica Wareza. 2021).

Untuk mengingat kembali pada program Pemulihan Ekonomi Nasional di masa pandemi melalui Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2020 (PP 23/2020) yang dimana kebijakan ekonomi untuk merespon  krisis pandemi covid-19 dan alokasi dana sebesar Rp. 695.3 Triliun (4,4% dari GDP) terdistribusi senilai Rp. 237 Triliun (34% dari alokasi dana). Dan dibagi beberapa sasaran dalam pendistribusiannya, dijelaskan pada gambar berikut (Rima Artha. 2020):

Penerapan kebijakan perlu ditinjau kembali untuk kemungkinan terus memperpanjang subsidi sesuai dengan kondisi masyarakat yang terdampak.

Selain itu, pemerintah juga memastikan seluruh perangkat pengaman sosial tetap akan berlangsung. Semua demi memastikan penanganan Covid dilakukan secara komprehensif antara pemulihan kesehatan dan ekonomi.

Sehubungan dengan perangkat dan penanganan covid-19 seperti ditemukan di Jambi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi mendapatkan temuan berupa tingginya harga pengadaan baran dan jasa untuk penanganan dan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) COVID-19 sehingga terjadi pemborosan keuangan daerah.

Seperti dilansir oleh antaranews.com, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Rio Tirta menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan ini dapat memberikan dorongan dan motivasi terhadap pimpinan daerah baik di legislatif dan eksekutif untuk terus dapat memperbaiki dan meningkatkan efektivitas penanganan pandemi COVID-19 dalam rangka mendukung dan melaksanakan program pemerintah.

Dijelaskan Rio Tirta, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi laporan hasil pemeriksaan kepada BPK. Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan terkait tindak lanjut atas rekomendasi laporan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Pemeriksaan tersebut dilakukan bertujuan untuk menilai apakah refocusing dan realokasi APBD pada pemerintah daerah telah dialokasikan dan digunakan dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan proses pengadaan barang dan jasa di bidang kesehatan, sosial dan bidang penanganan dampak ekonomi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 pada pemerintah daerah telah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku (Muhammad Hanapi. 2020).

Pada level tertentu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengapresiasi kinerja seluruh jajaran Kementerian Keuangan yang telah melakukan fungsi sebagai bendahara negara dalam mengelola APBN yang luar biasa berat pada tahun ini Dia sadar, periode 2020 bukanlah tahun yang mudah karena hampir 10 bulan Indonesia mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

“Saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini rasa terima kasih saya, penghargaan yang setinggi-tingginya atas kerja keras Anda semuanya. Kita mengakui bahwa tahun ini bukan tahun yang mudah, ini adalah tahun yang sangat menantang,” ujar Menteri Sri Mulyami dalam acara Dialog Tutup Tahun Anggaran 2020, seperti dikutip dari laman resmi Kemenkeu, Kamis (31/12/2020).

Bendahara Negara itu menyampaikan instrumen di dalam APBN memang harus melakukan fungsi untuk bisa melindungi rakyat Indonesia, melindungi dunia usaha, dan melindungi perekonomian agar mereka mampu menghadapi dampak Covid-19.

Namun dalam pelaksanaan APBN 2020, menunjukkan bahwa perekonomian memang sedang mengalami tekanan yang mengakibatkan beberapa target penerimaan negara tidak bisa tercapai.

Berdasarkan kutipan dari liputan6.com, Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa para jajaran sudah melaksanakan tugas secara maksimal, dan melakukan evaluasi serta melihat strategi tahun depan agar lebih baik.

Dari sisi belanja negara, tantangan yang dihadapi pada tahun ini juga tidak sedikit. Menurutnya, hal ini dikarenakan APBN harus melakukan refocusing anggaran secara cepat, serta prioritas baru kebijakan pemerintah yaitu program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penanganan Covid-19.

Ditegaskan lagi bahwa alokasi belanja negara yang naik sementara penerimaan negara mengalami penurunan tahun ini, maka diperlukan strategi pembiayaan di dalam APBN secara prudent dan baik,” kata Sri Mulyani (Dwi Aditya Putra. 2020).

Untuk itu, pentingnya memperkuat pengelola keuangan untuk keluarga di masa pandemi , seperti di lansir oleh antaranews.com menyebutkan bahwa Rumah.com mengajak keluarga Indonesia agar dalam pergantian tahun kali ini dijadikan momentum untuk memperkuat fondasi keuangan keluarga untuk menghadapi segala ketidakpastian, sekaligus memastikan kesiapan ketika kesempatan itu datang untuk membeli rumah. 

Country Manager Rumah.com Marine Novita menjelaskan bahwa tahun 2020 yang dimulai dengan optimisme setelah berakhirnya tahun politik, ternyata menjadi tahun yang penuh tantangan akibat pandemi dan resesi ekonomi.

Dalam penjelasannya dijelaskan pula sektor properti, untuk pertama kalinya dalam 5 tahun terakhir, indeks harga properti mengalami penurunan secara tahunan menurut data Rumah.com Indonesia Property Market Index sesuai indeks harga (RIPMI-H) di kuartal ketiga 2020.

Marine menambahkan bahwa memasuki tahun 2021, ada beberapa hal yang dapat diharapkan dari sektor properti. Antara lain, laju penambahan suplai properti diperkirakan masih akan membanjiri pasar, hal ini kemungkinan diikuti dengan pulihnya daya beli seiring membaiknya perekonomian dan wabah yang mulai terkendali.

Para pelaku industri properti harus melakukan adaptasi dan inovasi agar bisa lebih cepat mengalami pemulihan. Pulihnya sektor properti cukup penting bagi pemulihan ekonomi nasional, mengingat multiplier effect dari industri ini bisa menyentuh sampai 174 sektor lainnya, sekaligus juga menyerap 30 juta tenaga kerja.

Sektor properti harus melakukan adaptasi dengan mengembangkan hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang selama pandemi semakin membutuhkan lingkungan yang lebih sehat, koneksi internet yang gegas dan stabil, dan ruangan untuk melakukan aktivitas work from home dan school from home. Sektor properti juga harus berinovasi dengan melakukan digitalisasi mulai dari pameran properti dan showing unit secara virtual sampai ke tahap transaksi pembelian yang terakhir.

Namun pemulihan properti juga tergantung pada kondisi makroekonomi dan politik serta tidak lepas dari sejauh mana pemerintah bisa secepatnya menanggulangi pandemi Covid-19 termasuk dalam hal vaksinasi dimana Indonesia harus mengejar ketertinggalan agar pemulihan ekonomi nasional bisa cepat tercapai. Adanya reshuffle kabinet yang baru saja terjadi diharapkan juga bisa berdampak positif sekaligus bisa mempercepat pemulihan ekonomi nasional.

Marine menambahkan, RIPMI-H menunjukkan kenaikan indeks harga properti pada area-area yang terpengaruh pembangunan infrastuktur khususnya akses transportasi. Oleh karena itu, kawasan-kawasan di sekitar kawasan hunian terpadu (planned community), jalan tol baru, dan jalur transportasi massal semakin menjadi incaran konsumen.

Dijelaskan lagi bahwa langkah pemerintah yang terus menitikberatkan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas membuat konsumen semakin yakin bahwa properti-properti di sekitar transportasi umum ini memiliki prospek yang bagus di kemudian hari.

Berdasarkan data Rumah.com Consumer Sentiment Survey 2020, sebanyak 73% responden menyebutkan suku bunga sebagai pertimbangan utama dalam membeli properti. Suku bunga KPR yang lebih rendah akan membuat konsumen lebih percaya diri mengambil keputusan membeli properti, survei berkala yang diselenggarakan dua kali dalam setahun bekerjasama dengan lembaga riset Intuit Research, Singapura. Hasil survei kali ini diperoleh berdasarkan 1007 responden dari seluruh Indonesia yang dilakukan pada bulan Januari hingga Juni 2020. Survei ini dilakukan oleh Rumah.com sebagai portal properti terdepan di Indonesia untuk mengetahui dinamika yang terjadi di pasar properti di tanah air (PR Wire. 2020).

Penjelasan diatas merupakan salah satu analisa dari sektor industri properti, tidak menutup kemungkinan bahwa menjaga stabilitas keuangan negara dapat dilaksanakan berbagai sektor riil lainnya untuk meningkatkan produktivitas program pemulihan ekonomi nasional selama pandemi berlangsung dan fokus pada tiga sasaran dalam program tersebut.