Dampak PSBB Untuk Indonesia, Bagaimana Tanggapan Pemerintah Dalam Hal Ini?

Adanya Pandemi Covid-19, memang membuat semua kalangan masyarakat resah. Dari 2020 hingga tahun 2021, tidak ada kemajuan atau tanda-tanda Covid-19 akan berakhir. Pandemi yang tidak kunjung reda, tetapi harus tetap berjuang mencari nafkah dalam kondisi adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Pandemi COVID-19 ini memang tidak bisa dipandang dengan sebelah mata karena sudah menyebar dengan cepat di seluruh dunia dan menyebabkan sebuah kepanikan di masyarakat. Hal ini tentu menjadi dampak besar terhadap perekonomian.  Virus ini adalah virus yang ditemukan pertama kali di Wuhan, China pada bulan Desember 2019 dan tentu masih berlangsung sampai saat ini. WHO telah mengumumkan bahwa virus COVID-19 ini adalah pandemi global yang harus diselesaikan bersama karena sudah meluas di setiap Negara. Penyebaran virus corona ini semakin hari semakin meningkat. Pemerintah menyatakan bahwa masih banyak masyarakat yang terjangkit penularan virus COVID-19, jumlah kasus baru yang terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 5.136 orang, dirawat 4.221 sembuh 446 dan meninggal dunia sebanyak 469 (per tanggal 15 April 2020). Karena begitu banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia ini maka, pemerintahpun melakukan gerakan PSBB.

Dampak PSBB Untuk Masyarakat Indonesia

PSBB merupakan Pembatasan Sosial Berskala Besar, peraturan ini diterbitkan langsung oleh Kementerian Kesehatan untuk pencegahan virus COVID-19. Aturan PSBB sudah tercatat didalam peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020. PSBB merupa-kan sebuah penyelenggaraan pembatasan kegiatan-kegiatan di tempat umum dan mengkarantinakan diri sendiri didalam rumah. Tujuan dari PSBB yaitu untuk mencegah meluasnya penyebaran virus COVID-19 yang sedang terjadi saat ini. Pembatasan kegiatan yang dilakukan antara lain peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan keagamaan dan pembatasan kegiatan-kegiatan lainnya di tempat umum.

Namun, tidak semua hal bisa berjalan dengan baik tentang kebijakan ini. Efek samping diberlakukannya PSBB yaitu para pengusaha dan masyarakat lainnya menanggapi bahwa PSBB dapat menyebabkan sejumlah industri dan mata pencaharian menjadi tersendat. Para pengusaha menganggap PSBB ini menyebabkan sejumlah indsutri mati. Sektor yang paling terdampak adalah pariwisata dan jasa angkutan umum. Kebijakan yang membatasi aktivitas masyarakat ini memang tidak mudah untuk dijalankan. Terlebih lagi kepada masyarakat yang mata pencahariannya di sektor informal. Masyarakat yang mata pencahariannya disektor informal tentu merasakan kebingungan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terutama kepada para ojek online yang mempunyai kredit motor pasti merasa bingung bagaimana cara untuk melunasi cicilan tersebut. Karena PSBB ojek online tak lagi bisa mengangkut penumpang. Dengan peraturan ini tentu pendapatan mereka menjadi semakin kecil, walaupun mereka masih mendapatkan uang dari layanan lainnya seperti pengantaran barang ataupun makanan. 

Dampak lainnya, pedangan kaki lima juga merasakan dampak diberlakukannya PSBB. Seperti yang kita tahu pedagang kaki lima sangatlah bergantung kepada seberapa laku hasil dagangannya. Dengan adanya PSBB ini mereka pun tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Pada saat ada Razia dijalanan para PKL menolak untuk ditertibkan, mereka mengatakan kalau mereka tidak berjualan dan dagangannya disita maka keluarganya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Respon Pemerintah Untuk Daerah yang Menetapkan PSBB

Oleh karena itu, Pemerintah akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat menengah bawah yang berpenghasilan tidak tetap dan bekerja di sektor informal. Bantuan yang diberikan berupa logistik dalam bentuk sembako dan ada juga bantuan berupa uang yang diberikan langsung oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah sehingga kesejahteraan masyarakat terjamin. Tujuan dari bantuan ini menjadi penyanggah daya beli masyarakat di tengah penurunan ekonomi akibat COVID-19.

Beberapa bantuan yang diberikan langsung dari pemerintah pusat:

1. Program Kartu Sembako

Bantuan sosial berupa paket sembako dikucurkan sejak awal pandemi Covid-19 terjadi di Indonesia pada Maret.  Bantuan ini diberikan bagi warga di DKI Jakarta dan wilayah sekitarnya, yakni Bogor, Depok, Tangerang, Tangerang Selatan, dan Bekasi. Baca juga: Polisi Beri Bantuan Sembako kepada Ibu Pencuri Sawit meski Hukum Tetap Jalan Untuk di DKI Jakarta, bansos sembako diberikan kepada 2,6 juta jiwa atau 1,2 juta keluarga. Jumlah sembako yang diberikan senilai Rp 600.000 per bulan dan diberikan selama tiga bulan. Anggaran yang dialokasikan 2,2 triliun. Selanjutnya, bansos sembako untuk wilayah Bodetabek diberikan kepada 1,6 juta jiwa atau 576.000 keluarga. Jumlah besarannya sama, yakni Rp 600.000 per bulan selama 3 bulan. Total angarannya Rp 1 triliun rupiah. Dengan demikian, total ada 4,2 juta warga di Jabodetabek yang akan mendapat bansos sembako ini. Total keseluruhan nilai sembako yang diterima tiap warga selama tiga bulan yakni April, Mei, dan Juni adalah Rp 1,8 juta. Belakangan, pemerintah memperpanjang program ini sampai Desember, namun nilainya berkurang menjadi Rp 300.000 per bulan.