Dalam proyek-proyek besar yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), penggunaan subkontrak sering kali menjadi bagian penting dari proses pengadaan dan pelaksanaan proyek. Subkontraktor digunakan untuk menangani bagian spesifik dari pekerjaan yang tidak dikerjakan langsung oleh kontraktor utama. Namun, di balik praktik ini, subkontrak juga sering menjadi celah bagi kecurangan yang menyebabkan kerugian finansial negara, penghambatan proyek, dan penurunan kualitas pekerjaan. Investigasi ini menggali bagaimana kecurangan dalam subkontrak terjadi, siapa yang diuntungkan, dan bagaimana modus tersebut dijalankan.
1. Penunjukan Subkontraktor Secara Langsung Tanpa Proses Tender
Salah satu bentuk kecurangan yang paling umum adalah penunjukan subkontraktor secara langsung tanpa melalui proses tender yang transparan. Meskipun peraturan mengharuskan adanya persaingan yang sehat melalui tender terbuka, dalam praktiknya, banyak subkontraktor ditunjuk langsung oleh kontraktor utama atas dasar hubungan pribadi, politik, atau kepentingan lain.
Modus ini melibatkan:
- Kolusi antara Kontraktor Utama dan Pihak Subkontraktor: Kontraktor utama memiliki relasi khusus dengan subkontraktor tertentu, sehingga mereka ditunjuk tanpa adanya seleksi yang adil.
- Manipulasi Proses Pemilihan: Jika tender terbuka dilakukan, seringkali hanya menjadi formalitas. Perusahaan yang telah ditentukan menang, sementara peserta lainnya dimasukkan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif.
- Pembayaran Komisi atau Gratifikasi: Sebagai imbalan atas penunjukan tersebut, subkontraktor sering memberikan komisi atau gratifikasi kepada kontraktor utama, pejabat BUMN, atau pihak terkait.
2. Subkontrak Fiktif
Kecurangan yang lebih ekstrem terjadi ketika subkontrak yang diberikan sebenarnya fiktif, atau pekerjaan yang dilaporkan telah dilakukan oleh subkontraktor tersebut tidak pernah benar-benar dikerjakan. Dalam modus ini, kontraktor utama bekerja sama dengan subkontraktor untuk menciptakan laporan palsu tentang pekerjaan yang dilakukan, kemudian menagih pembayaran dari BUMN berdasarkan laporan tersebut.
Bagaimana ini terjadi:
- Dokumentasi Palsu: Kontraktor utama dan subkontraktor menyusun dokumen palsu yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah selesai sesuai kontrak, meskipun pekerjaan tersebut tidak pernah dilakukan.
- Pencairan Dana yang Tidak Sah: Setelah laporan fiktif tersebut diajukan, dana proyek yang seharusnya digunakan untuk pekerjaan nyata justru dicairkan kepada subkontraktor.
- Pembagian Keuntungan: Dana yang dicairkan kemudian dibagi antara kontraktor utama dan subkontraktor sebagai bagian dari skema kecurangan.
3. Subkontrak dengan Perusahaan Cangkang
Penggunaan perusahaan cangkang juga menjadi modus yang sering digunakan dalam kecurangan subkontrak. Perusahaan cangkang ini didirikan hanya sebagai alat untuk memenangkan subkontrak, meskipun mereka tidak memiliki kapasitas teknis atau pengalaman yang memadai untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.
Taktik yang digunakan dalam modus ini:
- Pinjam Nama dan Fasilitas: Perusahaan cangkang meminjam nama atau fasilitas dari perusahaan lain yang lebih berpengalaman untuk memalsukan kredibilitas mereka dalam mengikuti subkontrak.
- Subkontrak Berlapis: Setelah memenangkan subkontrak, perusahaan cangkang tersebut kemudian mengalihkan seluruh pekerjaan kepada pihak ketiga dengan harga yang jauh lebih rendah, sedangkan mereka mengambil keuntungan besar dari selisih tersebut.
- Penggelapan Dana: Sebagian besar dana yang diterima oleh perusahaan cangkang ini kemudian dialihkan untuk keuntungan pribadi pihak-pihak yang terlibat, alih-alih digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan.
4. Penurunan Kualitas Pekerjaan
Kecurangan dalam subkontrak tidak selalu terkait dengan uang atau penunjukan yang tidak adil. Dalam banyak kasus, subkontraktor yang ditunjuk tidak memiliki kompetensi atau keahlian yang cukup untuk melakukan pekerjaan sesuai standar yang dibutuhkan. Hasilnya adalah penurunan kualitas pekerjaan yang signifikan, yang dapat mengganggu keseluruhan proyek dan menyebabkan kerugian dalam jangka panjang.
Bagaimana ini terjadi:
- Subkontraktor Kurang Kompeten: Subkontraktor yang ditunjuk secara langsung tanpa seleksi yang ketat mungkin tidak memiliki sumber daya atau keahlian yang cukup untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi.
- Penggunaan Bahan Murah: Dalam upaya untuk menghemat biaya dan meningkatkan keuntungan, subkontraktor dapat menggunakan bahan yang lebih murah atau berkualitas rendah, sehingga hasil akhirnya tidak memenuhi standar yang ditetapkan.
- Pengerjaan yang Tidak Sesuai Prosedur: Beberapa subkontraktor mungkin sengaja memotong proses pengerjaan dengan mengabaikan prosedur yang ditetapkan untuk mempercepat penyelesaian proyek, tetapi mengorbankan kualitas.
5. Pembengkakan Biaya (Cost Overrun)
Pembengkakan biaya dalam subkontrak sering terjadi akibat adanya manipulasi pada rincian anggaran dan pengajuan biaya tambahan yang tidak wajar. Kontraktor utama dan subkontraktor bekerja sama untuk menyusun rincian biaya yang dilebih-lebihkan, sehingga dana proyek yang dikeluarkan oleh BUMN jauh lebih besar dari yang seharusnya.
Cara kerjanya:
- Pengajuan Klaim Biaya Tambahan: Subkontraktor mengajukan klaim biaya tambahan atas alasan seperti keterlambatan pekerjaan atau kondisi lapangan yang tidak terduga, meskipun alasan tersebut sebenarnya tidak valid.
- Penambahan Item Pekerjaan Fiktif: Beberapa item pekerjaan yang tidak pernah dilakukan dicantumkan dalam laporan pengeluaran proyek, untuk menaikkan total biaya yang ditagihkan kepada BUMN.
- Over-invoicing: Pengajuan faktur dengan jumlah yang lebih tinggi dari nilai sebenarnya pekerjaan yang dilakukan oleh subkontraktor.
6. Penggunaan Subkontraktor sebagai Alat Politik
Dalam beberapa kasus, subkontrak digunakan sebagai alat politik oleh pejabat BUMN atau pihak yang memiliki pengaruh untuk memberikan proyek kepada pihak-pihak yang memiliki afiliasi politik atau ekonomi dengan mereka. Subkontraktor yang dipilih bukan karena kemampuan teknis atau harga yang bersaing, tetapi karena adanya hubungan politik atau kepentingan bersama.
Motif yang mendasari:
- Penggalangan Dukungan Politik: Pejabat yang terlibat dalam pengadaan subkontrak mungkin memilih subkontraktor yang mendukung kepentingan politik atau partai tertentu.
- Penyalahgunaan Wewenang: Pejabat BUMN yang memiliki kekuasaan sering kali menyalahgunakan wewenang mereka untuk memberikan proyek kepada subkontraktor yang merupakan kroni atau kerabat dekat.
7. Kurangnya Pengawasan dan Audit
Ketiadaan pengawasan yang ketat dari pihak BUMN maupun lembaga pengawas eksternal sering kali menjadi celah utama dalam terjadinya kecurangan subkontrak. Tanpa adanya audit yang efektif, baik dari segi kualitas pekerjaan maupun keuangan, subkontraktor dan kontraktor utama memiliki kebebasan untuk melakukan manipulasi.
Celah-celah yang dimanfaatkan:
- Minimnya Audit Berkala: Proyek sering kali tidak diaudit secara berkala, sehingga masalah kecurangan baru terdeteksi setelah proyek selesai atau kerugian telah terjadi.
- Pengawasan yang Lemah: Kurangnya pengawasan dari pihak internal BUMN atau lembaga pengawas independen memungkinkan subkontraktor melakukan pelanggaran tanpa ketahuan.
- Lemahnya Sanksi: Meskipun pelanggaran terdeteksi, sanksi yang lemah atau tidak tegas sering kali tidak memberikan efek jera, sehingga praktik kecurangan terus terjadi.
Kecurangan dalam subkontrak proyek BUMN adalah fenomena yang merusak kepercayaan publik dan menyebabkan kerugian besar bagi negara. Subkontrak yang seharusnya menjadi solusi untuk mempercepat dan mengoptimalkan proyek, sering kali disalahgunakan untuk keuntungan pribadi dan kelompok. Kolusi, manipulasi, dan kurangnya pengawasan adalah elemen-elemen utama yang memungkinkan terjadinya kecurangan ini.
Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi besar-besaran dalam sistem pengadaan dan pengawasan proyek di BUMN. Transparansi dalam pemilihan subkontraktor, penerapan teknologi digital dalam pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas adalah langkah-langkah penting untuk mencegah kecurangan di masa depan.
