Proses tender di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu jalur utama pengeluaran dana publik dalam jumlah besar, yang bertujuan untuk memastikan proyek berjalan secara transparan dan kompetitif. Namun, kenyataan di lapangan sering kali berbeda. Praktik persekongkolan dalam proses tender telah menjadi masalah serius yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga merusak reputasi BUMN. Skandal persekongkolan ini melibatkan berbagai pihak, dari penyedia barang atau jasa hingga pejabat tinggi yang seharusnya mengawasi pengadaan tersebut.
Dalam investigasi ini, kita akan membongkar bagaimana persekongkolan dalam proses tender terjadi, siapa saja pihak yang terlibat, bagaimana BUMN bisa tertipu, dan dampak yang ditimbulkan dari praktik kecurangan ini.
Modus Persekongkolan dalam Proses Tender
1. Pengaturan Pemenang Tender Sebelum Proses Dimulai
Salah satu modus persekongkolan yang paling umum dalam tender BUMN adalah pengaturan pemenang tender sebelum proses formal dimulai. Dalam kasus ini, pemenang tender telah disepakati jauh sebelum proses lelang dibuka secara resmi. Modus ini biasanya melibatkan pejabat BUMN yang memiliki kendali atas proyek pengadaan dan beberapa perusahaan yang diajak berkolusi.
Dalam pengaturan ini, perusahaan yang akan memenangkan tender sering kali telah berhubungan dekat dengan pejabat pengadaan, baik melalui koneksi pribadi, hubungan bisnis, atau bahkan imbalan berupa suap. Agar terlihat sah, beberapa perusahaan lain juga diikutsertakan dalam proses tender hanya untuk formalitas, sehingga tender tetap terlihat kompetitif. Perusahaan-perusahaan lain ini biasanya akan mengajukan harga yang lebih tinggi atau menyiapkan dokumen yang sengaja dibuat cacat agar tidak memenuhi syarat.
2. Penawaran Harga Terkoordinasi
Selain pengaturan pemenang tender, modus lain yang sering digunakan dalam persekongkolan adalah penawaran harga terkoordinasi. Perusahaan-perusahaan yang ikut serta dalam tender sepakat untuk mengatur penawaran mereka agar sesuai dengan skenario yang telah disepakati. Misalnya, satu perusahaan akan mengajukan harga yang lebih rendah sesuai kesepakatan, sementara perusahaan lain sengaja memberikan harga yang lebih tinggi untuk memastikan pemenang yang telah ditentukan tetap unggul.
Penawaran harga terkoordinasi ini biasanya dilakukan melalui komunikasi rahasia antara perusahaan-perusahaan peserta tender. Mereka membahas harga yang akan diajukan dan menyesuaikan penawaran agar terlihat seperti kompetisi yang sehat, meskipun hasilnya telah diatur sebelumnya. Praktik ini sering kali sulit dideteksi karena secara teknis, semua syarat administrasi terlihat terpenuhi, dan persaingan harga di atas kertas tampak wajar.
3. Penggunaan Perusahaan Boneka
Perusahaan boneka sering kali digunakan dalam persekongkolan untuk mengelabui proses tender. Dalam kasus ini, perusahaan yang tidak memiliki pengalaman nyata atau bahkan tidak memiliki operasional sebenarnya ikut serta dalam tender hanya untuk memenuhi kuota peserta. Perusahaan boneka ini biasanya adalah perusahaan yang sengaja didirikan oleh pihak tertentu untuk digunakan dalam berbagai tender. Mereka tidak benar-benar memiliki kualifikasi atau kapabilitas untuk melaksanakan proyek yang ditenderkan.
Perusahaan boneka ini diajukan untuk membuat proses tender terlihat sah dan kompetitif, sementara perusahaan yang sesungguhnya ditargetkan untuk menang sudah berada di belakang layar. Hal ini memungkinkan perusahaan utama untuk mendapatkan kontrak dengan mudah tanpa perlu menghadapi persaingan yang sebenarnya.
4. Manipulasi Dokumen dan Spesifikasi Tender
Manipulasi dokumen juga menjadi taktik persekongkolan yang sering digunakan dalam tender BUMN. Dokumen-dokumen pengadaan yang seharusnya berisi spesifikasi teknis yang rinci dan netral sering kali disusun untuk menguntungkan pihak tertentu. Misalnya, spesifikasi teknis dibuat sedemikian rupa agar hanya satu perusahaan yang bisa memenuhi syarat tersebut, sementara perusahaan lain tidak mungkin bersaing.
Dalam banyak kasus, pejabat pengadaan yang bekerja sama dengan vendor akan memberikan informasi teknis jauh sebelum tender diumumkan secara resmi. Vendor tersebut kemudian menyesuaikan penawaran mereka agar sesuai dengan spesifikasi yang sengaja diatur untuk mengeliminasi kompetitor. Manipulasi dokumen ini bisa melibatkan spesifikasi produk yang terlalu rinci, hingga ke merek dan tipe tertentu, yang hanya bisa disediakan oleh perusahaan yang telah bersekongkol.
Kronologi Persekongkolan yang Menjerat BUMN
Kasus persekongkolan dalam tender di BUMN kerap kali dimulai dari relasi yang erat antara pejabat pengadaan dan pihak vendor. Berdasarkan hasil investigasi pada salah satu BUMN, proyek pembangunan infrastruktur besar yang melibatkan anggaran miliaran rupiah menjadi target praktik persekongkolan. Tender proyek tersebut diatur sejak awal dengan melibatkan beberapa perusahaan yang sudah “dijaga” untuk memenangkan kontrak.
Berikut kronologi persekongkolan yang terjadi:
- Tahap Perencanaan: Pejabat pengadaan di BUMN sudah melakukan pertemuan dengan vendor tertentu untuk membahas spesifikasi proyek. Dalam diskusi ini, spesifikasi teknis disusun agar hanya vendor tersebut yang bisa memenuhi syarat. Bahkan, sebelum tender resmi diumumkan, perusahaan yang akan menang sudah menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan.
- Pembukaan Tender: Saat tender dibuka secara resmi, beberapa perusahaan lain ikut serta dalam proses pengadaan, tetapi perusahaan-perusahaan ini adalah boneka atau peserta formalitas yang diajak untuk memastikan tender tampak kompetitif. Mereka sengaja mengajukan penawaran yang lebih tinggi atau dokumen yang tidak lengkap.
- Penawaran Harga Terkoordinasi: Pada tahap penawaran, perusahaan yang akan menang mengajukan harga yang sudah disepakati lebih rendah dari peserta lain. Namun, harga ini tetap digelembungkan, jauh di atas harga pasar yang wajar.
- Penetapan Pemenang: Setelah melalui evaluasi yang tampaknya transparan, perusahaan yang telah diatur sejak awal dinyatakan sebagai pemenang. Dengan penetapan ini, mereka mendapatkan kontrak bernilai besar meskipun seharusnya ada perusahaan lain yang mampu memberikan penawaran lebih baik.
- Eksekusi Proyek: Pada tahap eksekusi proyek, karena penawaran sudah digelembungkan, kualitas pekerjaan sering kali tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pengawasan yang lemah serta hubungan dekat antara pihak vendor dan pejabat pengadaan membuat proyek berjalan tanpa kendala berarti meski hasilnya di bawah standar.
Dampak Persekongkolan dalam Tender BUMN
1. Kerugian Keuangan Negara
Persekongkolan dalam proses tender berdampak langsung pada kerugian keuangan negara. Dalam banyak kasus, harga yang diajukan oleh pemenang tender jauh melebihi harga pasar. Hal ini membuat proyek yang didanai oleh BUMN menjadi jauh lebih mahal daripada seharusnya. Dana publik yang seharusnya bisa digunakan untuk proyek lain atau pengembangan infrastruktur lebih lanjut habis untuk membayar kontrak yang sebenarnya bisa dilakukan dengan biaya lebih rendah.
2. Kualitas Proyek yang Menurun
Selain dari segi biaya, persekongkolan dalam tender juga berdampak pada kualitas proyek yang dihasilkan. Karena proses pengadaan sudah diatur sejak awal, vendor yang menang sering kali tidak memberikan produk atau layanan terbaik, karena mereka tahu bahwa tidak ada persaingan ketat. Ini menyebabkan proyek-proyek yang dikelola oleh BUMN memiliki kualitas yang buruk, keterlambatan, atau bahkan kegagalan total.
3. Hilangnya Kepercayaan Publik
Kepercayaan publik terhadap BUMN dan pemerintah secara keseluruhan akan semakin menurun setiap kali kasus persekongkolan dalam tender terungkap. Masyarakat yang mengetahui adanya praktik-praktik korup seperti ini akan kehilangan keyakinan bahwa BUMN dapat dikelola dengan baik dan bahwa dana publik digunakan dengan transparan dan bertanggung jawab. Reputasi BUMN juga akan semakin terpuruk di mata para investor, baik lokal maupun internasional.
Upaya Pencegahan dan Penanganan
1. Penguatan Sistem Pengadaan Elektronik (e-Procurement)
Salah satu solusi untuk mencegah persekongkolan dalam proses tender adalah melalui penguatan sistem e-Procurement. Sistem ini memungkinkan proses pengadaan dilakukan secara digital dan lebih transparan. Dengan e-Procurement, semua proses tender bisa dilacak secara real-time, dan semua dokumen serta penawaran harga dari para peserta tender bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan. Hal ini akan mengurangi celah untuk manipulasi dokumen dan penawaran harga yang terkoordinasi.
2. Penegakan Hukum yang Tegas
Penegakan hukum yang tegas terhadap pihak yang terlibat dalam persekongkolan sangat penting untuk memberikan efek jera. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta lembaga penegak hukum lainnya harus proaktif dalam mengawasi tender-tender BUMN yang bernilai besar dan berisiko tinggi. Selain itu, sanksi yang berat harus diterapkan pada pejabat pengadaan dan vendor yang terbukti berkolusi, termasuk pencabutan hak usaha dan penjara.
3. Audit Berkala oleh Lembaga Independen
Pengawasan independen melalui audit berkala juga bisa menjadi langkah penting dalam mencegah terjadinya persekongkolan.
Mengembalikan Kepercayaan Publik
Setelah memahami bagaimana persekongkolan dalam proses tender dapat merugikan BUMN dan masyarakat, langkah-langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan publik menjadi sangat penting. Dalam konteks ini, beberapa strategi berikut perlu diimplementasikan:
1. Pendidikan dan Pelatihan untuk Pejabat Pengadaan
Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan bagi pejabat pengadaan di BUMN sangat penting untuk membekali mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel. Pelatihan ini harus mencakup aspek hukum, etika, dan praktik terbaik dalam pengadaan publik. Dengan meningkatkan kapasitas pejabat pengadaan, diharapkan mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari kolusi serta praktik korupsi.
2. Mendorong Pelibatan Masyarakat dan Media
Keterlibatan masyarakat dan media dalam pengawasan pengadaan di BUMN juga sangat penting. Masyarakat perlu diberdayakan untuk terlibat dalam proses pengawasan dan memberikan masukan terkait proyek-proyek BUMN. Media juga memiliki peran krusial dalam menginvestigasi dan melaporkan setiap penyimpangan atau kecurangan dalam proses pengadaan. Keterlibatan aktif masyarakat dan media dapat membantu menciptakan tekanan publik yang positif untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas.
3. Membentuk Komite Pengawasan Independen
Pembentukan komite pengawasan independen yang terdiri dari berbagai elemen, seperti akademisi, profesional, dan perwakilan masyarakat, dapat menjadi solusi untuk mengawasi proses pengadaan di BUMN. Komite ini dapat berfungsi untuk mengevaluasi dan merekomendasikan perubahan dalam proses pengadaan, serta memberikan umpan balik tentang kebijakan dan praktik yang diterapkan. Dengan melibatkan pihak yang independen, diharapkan akan tercipta transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.
Kasus Nyata dan Pembelajaran
Di beberapa negara, sudah ada contoh sukses dalam menangani persekongkolan dalam proses tender. Misalnya, di Brasil, pemerintah telah menerapkan sistem pengadaan elektronik yang ketat yang meningkatkan transparansi dan mencegah kolusi. Dalam beberapa kasus, publik dapat memantau semua tahapan pengadaan, dari pengumuman tender hingga penyerahan proyek, sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan.
Selain itu, di India, adanya lembaga pengawas independen yang bertugas menilai keadilan dalam proses tender publik telah berhasil menekan angka korupsi dalam pengadaan. Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa perbaikan dalam sistem pengadaan sangat mungkin dilakukan jika ada kemauan politik dan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat.
Kesimpulan Akhir
Persekongkolan dalam proses tender di BUMN adalah tantangan serius yang memerlukan perhatian segera dan tindakan tegas. Dari pengaturan pemenang tender hingga manipulasi harga, praktik ini merusak integritas BUMN dan berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi keuangan negara. Namun, dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, pendidikan yang memadai, keterlibatan masyarakat, dan pengawasan independen, BUMN dapat mengurangi risiko terjadinya persekongkolan.
Untuk memulihkan kepercayaan publik, semua pihak, termasuk pemerintah, BUMN, dan masyarakat, harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi. Hanya dengan cara ini, kita bisa memastikan bahwa BUMN berfungsi sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi negara. Dengan komitmen dan integritas yang kuat, masa depan pengadaan di BUMN bisa menjadi lebih baik, menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
