Penggelembungan anggaran dalam proses pengadaan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan salah satu bentuk penyimpangan yang sering terjadi di sektor ini. Modus operandi penggelembungan anggaran sering kali melibatkan berbagai pihak mulai dari pejabat tinggi, panitia pengadaan, hingga vendor yang terlibat dalam proyek tersebut. Tindakan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencederai kepercayaan publik terhadap BUMN, yang seharusnya berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artikel investigasi ini akan menelusuri bagaimana penggelembungan anggaran besar di BUMN bisa terjadi, mulai dari terjadinya praktik tersebut, hingga dampak dan penanganannya.
Awal Mula
Misal BUMN “X”, yang bergerak di bidang konstruksi infrastruktur, mendapatkan proyek strategis dari pemerintah untuk pembangunan jalan tol di salah satu provinsi. Proyek ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendukung konektivitas antar wilayah. Proyek tersebut bernilai sekitar Rp 1,5 triliun dan diharapkan dapat selesai dalam waktu dua tahun.
Dalam proses pengadaan, BUMN “X” membuka tender untuk beberapa paket pekerjaan besar, termasuk pengadaan bahan bangunan, alat berat, dan jasa konstruksi. Namun, meskipun proses tender terlihat berlangsung secara terbuka, audit internal beberapa bulan setelahnya mulai menemukan ketidakberesan, terutama pada harga bahan dan peralatan yang ternyata jauh lebih mahal daripada harga pasar.
Modus Operandi Penggelembungan Anggaran
1. Penggelembungan Harga Barang dan Jasa
Dalam kasus ini, modus penggelembungan anggaran dilakukan dengan cara menaikkan harga barang dan jasa yang diadakan. Pihak yang terlibat dalam proses pengadaan berkolusi dengan vendor untuk memasukkan harga yang jauh lebih tinggi dari harga pasar dalam dokumen pengadaan. Misalnya, harga satu unit alat berat yang di pasaran berkisar Rp 2 miliar dilaporkan menjadi Rp 3,5 miliar dalam kontrak pengadaan. Penggelembungan ini tidak hanya terjadi pada satu item, tetapi hampir di semua paket pekerjaan, mulai dari bahan bangunan, peralatan konstruksi, hingga jasa kontraktor.
Selisih harga hasil penggelembungan ini kemudian dibagi-bagi di antara pejabat yang terlibat dalam pengadaan dan pihak vendor yang menjadi pemenang tender. Praktik seperti ini sering kali sulit dideteksi karena seluruh dokumen pengadaan tampak legal, dan harga yang diajukan disamarkan dengan berbagai justifikasi teknis yang tampak masuk akal, seperti kebutuhan spesifikasi khusus atau kenaikan harga bahan baku.
2. Kolusi dengan Vendor
Vendor yang terlibat dalam proyek ini bukanlah pihak yang dipilih secara murni melalui proses tender terbuka. Berdasarkan hasil investigasi, ditemukan bahwa vendor-vendor ini sudah diatur sebelumnya oleh pejabat tinggi di BUMN “X”. Mereka adalah rekan bisnis yang memiliki kedekatan pribadi atau politik dengan pejabat tersebut. Dalam proses tender, syarat-syarat pengadaan sengaja disusun untuk menguntungkan vendor tertentu, sementara peserta tender lain dikesampingkan.
Vendor yang ditunjuk kemudian berkolusi dengan pejabat BUMN untuk menaikkan harga kontrak, yang kemudian disetujui tanpa melalui verifikasi ketat. Kolusi ini menjadi lebih sistematis karena adanya keterlibatan pihak ketiga, seperti konsultan pengadaan, yang memberikan laporan palsu atau berlebihan untuk mendukung kenaikan harga.
Penemuan Audit Internal
Beberapa bulan setelah proyek berjalan, departemen audit internal BUMN “X” mulai mencurigai adanya ketidaksesuaian antara anggaran yang diajukan dan realisasi pengadaan di lapangan. Dalam salah satu laporan audit awal, ditemukan bahwa biaya untuk pengadaan bahan bangunan, terutama semen dan baja, lebih tinggi hingga 40% dari harga pasar saat itu. Investigasi lebih lanjut menunjukkan bahwa tidak hanya bahan bangunan yang harganya dilebihkan, tetapi juga alat berat dan biaya sub-kontraktor.
Audit internal kemudian merekomendasikan dilakukannya investigasi mendalam terhadap seluruh proses pengadaan yang sudah terjadi. Ketika investigasi semakin mendalam, ditemukan bahwa dokumen pengadaan yang diserahkan vendor berisi harga-harga yang telah digelembungkan, namun disetujui oleh pejabat pengadaan tanpa pengecekan mendalam.
Pengungkapan Kasus oleh Lembaga Anti-Korupsi
Setelah audit internal mengungkap adanya indikasi penggelembungan anggaran, kasus ini kemudian dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mulai melakukan penyelidikan lebih dalam dengan memanggil sejumlah pejabat BUMN “X”, panitia pengadaan, serta vendor yang terlibat. Dalam penyelidikan KPK, ditemukan bahwa penggelembungan anggaran telah direncanakan sejak awal proses tender.
KPK juga menemukan bukti adanya aliran dana yang mencurigakan ke rekening pribadi beberapa pejabat BUMN yang terlibat dalam proyek ini. Dana tersebut diduga merupakan bagian dari “kickback” yang diterima pejabat sebagai imbalan atas memenangkan vendor-vendor tertentu dalam tender pengadaan. Selain itu, ditemukan pula sejumlah transaksi keuangan yang tidak wajar antara vendor dan perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh keluarga pejabat tersebut.
Dampak Kasus Penggelembungan Anggaran
1. Kerugian Negara yang Signifikan
Kasus penggelembungan anggaran seperti ini menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Berdasarkan perhitungan KPK, kerugian negara yang diakibatkan oleh mark-up harga dalam proyek ini mencapai sekitar Rp 500 miliar. Uang yang seharusnya digunakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dialihkan ke kantong pribadi para oknum yang terlibat.
2. Kualitas Proyek yang Buruk
Selain kerugian finansial, kasus ini juga berdampak pada kualitas proyek. Pengadaan barang dan jasa yang digelembungkan tidak hanya merugikan dari segi anggaran, tetapi juga memengaruhi kualitas barang yang diterima. Dalam beberapa bagian proyek, ditemukan bahwa bahan bangunan yang digunakan ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Hal ini menyebabkan pekerjaan konstruksi mengalami keterlambatan dan perbaikan tambahan, yang semakin memperbesar biaya proyek.
3. Menurunnya Kepercayaan Publik Terhadap BUMN
Kasus penggelembungan anggaran ini juga berdampak pada reputasi BUMN “X” dan kepercayaan publik terhadap BUMN secara keseluruhan. Masyarakat mulai meragukan integritas BUMN dan pemerintah dalam mengelola proyek-proyek besar yang menggunakan uang rakyat. Setiap kali kasus semacam ini mencuat, kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah dalam memberantas korupsi di sektor BUMN semakin berkurang.
Langkah Penanganan dan Pencegahan
1. Penindakan Hukum yang Tegas
KPK, dapat menetapkan beberapa pejabat tinggi BUMN “X” sebagai tersangka dalam kasus ini. Mereka dijerat dengan pasal-pasal terkait korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Vendor yang terlibat juga dikenai sanksi pidana atas keterlibatan mereka dalam mark-up harga dan pemberian suap. Penindakan hukum yang tegas ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pihak lain yang mungkin berniat melakukan tindakan serupa.
2. Penguatan Sistem Pengawasan dan Audit
Salah satu langkah yang disarankan oleh KPK adalah penguatan sistem pengawasan dan audit di BUMN. Sistem pengadaan di BUMN harus diawasi dengan lebih ketat, terutama untuk proyek-proyek besar yang melibatkan anggaran negara dalam jumlah besar. Proses audit harus dilakukan secara independen dan berkala untuk mendeteksi dini adanya indikasi penyimpangan.
3. Transparansi dalam Proses Tender
Transparansi dalam proses tender juga sangat penting untuk mencegah terjadinya penggelembungan anggaran. BUMN perlu memastikan bahwa semua proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan kompetitif, dengan melibatkan lebih banyak pihak yang independen untuk memverifikasi keabsahan vendor dan harga yang ditawarkan. Penggunaan sistem e-Procurement yang transparan dan terintegrasi juga diharapkan dapat meminimalkan praktik korupsi dalam pengadaan.
Penutup
Kasus penggelembungan anggaran menunjukkan bagaimana modus operandi korupsi dapat dilakukan secara sistematis dan melibatkan banyak pihak. Dampak dari praktik semacam ini sangat besar, baik dari segi kerugian finansial maupun menurunnya kualitas proyek dan kepercayaan publik. Untuk mencegah kasus serupa terulang, diperlukan penegakan hukum yang tegas, penguatan sistem audit, dan transparansi dalam proses pengadaan di BUMN. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penggelembungan anggaran dapat diminimalisasi dan BUMN dapat kembali berfungsi sebagai agen pembangunan yang bersih dan berintegritas.
