PERAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA INSTANSI PEMERINTAHAN (STUDI KASUS POLITEKNIK NEGERI PADANG) Oleh : NUNU NURDIANA NIP.196403101990031004 POLITEKNIK NEGERI PADANG PENDAHULUAN Latar Belakang Politeknik Negeri Padang merupakan sebagai…
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH oleh : DR. IR. BAMBANG SETIAJI, SKM, M.KES Pengadaan barang/jasa Pemerintah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018…
TUGAS MAKALAH PEMBEKALAN TEKNIS BAGI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA UPTD PUSKESMAS RAJEG OLEH SITI MUTASYAROH UPTD PUSKESMAS RAJEG KABUPATEN TANGERANG BAB I PENDAHULUAN 1.1.…
Seperti yang telah kita ketahui bersama, munculnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 ini menggantikan Perpres No.16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Nah, apa saja yang berubah dan hal baru apa yang ada pada Perpres ini? Akan dibahas tuntas…
PENGENDALIAN KONTRAK SEBAGAI USAHA MEMINIMALISIR SENGKETA KONTRAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Arman Endika Putra., SKM., MKes Dalam proses pengadaan dibagi dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu tahapan persiapan, pemilihan penyedia barang/ jasa, pelaksanaan kontrak, dan masa serah terima…
Dalam beberapa kasus, status tanah adat atau ulayat memunculkan konflik terkait hak kepemilikannya. Padahal status tanah ulayat telah diatur dalam hukum. Lalu, sebenarnya apakah negara berhak mengambil alih tanah ulayat?
Di tengah era perdagangan bebas seperti saat ini, membuat arus transaksi pengadaan barang dan jasa berputar semakin cepat, tak hanya skala lokal tapi mencakup skala global. Perdagangan antar negara semakin tak terbendung arusnya, hingga banyak produk-produk luar negeri membanjiri negeri,…
“HUBUNGAN HUKUM DALAM KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH” Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh sertifikat E-Leaning Pembekalan Teknis bagi Pejabat Pembuat Komitmen Oleh: IQBAL FIQRI, ST DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TULUNGAGUNG, JAWA TIMUR 2021 Latar Belakang…
MENGELOLA RISIKO PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Dibuat oleh : CIA APRILIANTI, M.P.H. pelatihan okupasi ppk lpkn 18 s/d 30 JANUARI 2021 Manajemen Risiko Risiko berhubungan dengan ketidakpastian. Sesuatu yang tidak pasti (uncertain) dapat berakibat menguntungkan atau…
PROSEDUR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Disampaikan Oleh: A.Junaedi Karso PENDAHULUAN Latar Belakang Penerapan good governance adalah merupakan kebutuhan mutlak demi terciptanya suatu sistem pemerintahan yang lebih berpihak…